0
SIDOARJO - Sidang lanjutan terkait dugaan pemalsuan gelar pada kasus Guntual Laremba semakin amburadul yang digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (18/12/2019).

Disela jalannya persidangan, sekelompok massa yang mengatasnamakan Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (MPPKKN), Jawa Timur melakukan aksi damai di halaman PN Sidoarjo.

Korlap aksi Nur Cahyono kepada wartawan mengatakan, bahwa pihak pengadilan harus bisa adil dalam memutuskan suatu perkara, termasuk yang saat ini sedang digelar yaitu Perkara Guntual Laremba yang memang sarat dengan rekayasa oleh pihak penegak hukum.

"Kami mendorong agar perkara yang menjerat terdakwa Guntual tidak dijadikan perkara dagang sapi, dan majelis harus berani menyatakan bahwa Guntual tidak bersalah, karena terdakwa tidak pernah memalsukan ijazah dengan gelar SH (Sarjana hukum),” ucap Nur Cahyono.

Sementara itu, Ach. Petensili selaku Hakim PN yang sempat berbicara dengan Nur Cahyono, ia menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan MPPKKN merupakan penyaluran aspirasinya.

"Yang penting tidak mengganggu jalannya persidangan. Itu hak mereka dalam menyampaikan pendapatnya dan kami memberikan akses seluas-luasnya pada publik, untuk menyaksikan jalannya sidang,” terangnya.

Ditempat terpisah, Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Provinsi Jawa Timur, Drs. Achmadi MS, menabahkan terkait perkara yang menjerat Guntual, adalah perkara yang sengaja di cari-cari, oleh penegak hukum, sekaligus perkara balas dedam, Ucap Achmadi.

Melihat dari fakta persidangan jelas terungkap bahwa para saksi pelapor tidak dapat menjelaskan bahwa terdakwa guntual memalsukan ijasah Sarjana Hukum yang dimaksud, namun pernyataan para saksi hanya berasumsi pada surat permohonan rincian dan prmintaan aset milik guntual, yang mengirim surat secara resmi kepada pihak PT. BPR, Jati Lestari yang dibelakang namanya terdapat tulisan SH. Terang Achmadi.

Pengiriman Surat Permohonan rincian dan pengembalian asset, dikirim pada tahu 2013, namun oleh pihak PT. BPR Jati Lestari tidak pernah dibalas, bahkan Legal PT. Jati Lestari, mengirimkan Surat Somasi, dan sekaligus Pelelangan asset, pada hal Guntual sebagai debitur PT. BPR Jati Lestari masih tetap membayar uang angsuran kreditnya. jelas Achmadi.

Mengacu pada pengiriman Surat permohonan debitur dan Surat somasi kreditur, dalam hal tersebut, bahwa pihak pelaku usaha atau kreditur, patut diduga ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh kreditur, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan tidak diskriminatif.Tuturnya. (tim)


()

Posting Komentar