0
PEMBURU ONLINE – Wali Kota Pasuruan nonaktif dituntut enam tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/4). Jaksa menganggap Setiyono menerima sejumlah fee proyek selama 2016 hingga 2018.

“Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang senilai Rp 2,59 miliar,” tegas Taufiq Ibnugroho selaku jaksa KPK saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Surabaya.

Menurut dia, Setiyono menerima uang dari para asosiasi proyek. Caranya dengan membagikan sejumlah proyek untuk dikerjakan.

Tak hanya hukuman pidana, laki-laki berusia 63 tahun itu juga wajib membayar denda senilai Rp 500 juta. Jika tidak mengganti uang tersebut, dia wajib menggantinya dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara.

Selain itu, Setiyono juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 2,26 miliar. Apabila tidak menggantinya selama satu bulan, maka harta bendanya akan dirampas. Jika belum mencukupi maka Setiyono wajib mengganti kurungan 1 tahun penjara.

“Terdakwa juga wajib mendapat pidana tamabhan yakni pencabutan hak politik selama 3 tahun,” ujar Taufiq.

Sementara itu kuasa hukum Setiyono, Ali Ismail merasa keberatan dengan tuntutan itu. Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Kami akan mengungkapkanya saat pleidoi dua pekan lagi,” ucapnya.

Sebagai informasi, kasus tersebut terungkap ketika Setiyono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dalam kasus itu KPK menjerat tiga tersangka lainnya. Satu di antaranya sudah divonis, yakni Muhamad Baqir, selaku kontraktor.(team)

Posting Komentar

 
Top