0
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengecam berkibarnya bendera Tiongkok di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Wanatiara Persada, sebuah perusahaan asing asal Tiongkok.

Apalagi info yang ia dapatkan kalau bendera Cina lebih besar dari bendera Indonesia, karenanya hal itu telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

"Mengibarkan bendera Cina dan itu tidak etis, apalagi ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia," ujar Tamliha kepada JawaPos.com, Sabtu (26/11). 

Oleh sebab itu politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta aparat kepolisian segera melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait. 

"Iya harus diusut, saya berharap polisi segara memanggil pimpinan perusahannya," katanya.
Oleh sebab itu politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta aparat kepolisian segera melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait. 

Sementara Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, juga harus jeli dan lebih peka terhadap isu-isu sensitif tersebut.

"Gubernur di sana sensitif terkait isu-isu yang menimbulkan masalah dampaknya kepada rasisme," pungkasnya. 

Sebelumnya, insiden yang memiriskan tersebut terjadi saat acara peletakan batu pertama pembangunan smelter milik PT Wanatiara Persada, investor asal Cina di Pulau Obi pada Jumat (25/11). Peresmian itu sendiri dihadiri dan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba.

Insiden yang mencoreng kewibawaan bangsa itu baru diketahui menjelang tibanya kapal KM Sumber Raya 04 yang membawa rombongan gubernur dan Forkominda Malut di dermaga milik perusahaan asal Cina tersebut. Intelejen TNI AL menerima informasi adanya bendera Cina yang berkibar sejajar dengan bendera Indonesia di lokasi acara. Tidak hanya sejajar, bendera Cina tersebut juga jauh lebih besar ukurannya dari bendera Merah Putih.

Sebelum kapal merapat, Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji langsung memerintahkan anak buahnya Sertu (Mar) Agung Priyantoro untuk mengambil tindakan menurunkan bendera yang dimaksud. 

Namun begitu Sertu (Mar) Agung Priyantoro merapat ke lokasi acara, ternyata bendera Cina tersebut tengah diturunkan oleh sekuriti PT WP. Peristiwa ini dianggap melanggar PP nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dan UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Insiden itu pun saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Beragam komentar dilontarkan netizen. Namun sebagian besar netizen mengecam insiden tersebut.(rdi)

Posting Komentar

 
Top