0
SURABAYA - Polri dan PBNU melakukan nota kesepahaman tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilakukan di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (1/9/2016).
Nota kesepahaman ini dibentuk karena beberapa hal diantaranya maraknya konflik sosial baik dari kebebasan berekspresi dan berbicara hingga menimbulkan ujaran kebencian (Hate Speech). Hal itu dirasa dapat menimbulkan gejolak yang dapat menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian menyampaikan, penanganan konflik sosial tidak bisa hanya ditangani satu elemen saja. "Konflik sosial di Indonesia tidak bisa ditangani oleh satu elemen bangsa saja atau satu kepala daerah saja. Tetapi memerlukan sinergi dengan banyak elemen atau semua pihak. Untuk itu kita bekerjasama dengan NU," tegas Tito usai menandatangani MoU di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (1/9/2016)

Polri memilih NU untuk nota kesepakatan ini karena NU memiliki jaringan yang sangat luar biasa besar dan memiliki 90 ribu lebih anggota. "NU ini adalah pendiri bangsa sama seperti Polri dan TNI. Sebagai pendiri bangsa, kita sama-sama mempertahankan keutuhan NKRI. Untuk menangani konflik sosial, kita akan tangani bersama-sama. Mulai dari pencegahannya dan pemulihannya. Namun untuk urusan penegakan hukum tetap Polri yang memiliki domain. Dengan ideology NU yang moderat mendukung Pancasila, UU 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka tepat sekali untuk menjadi mitra bagi Kepolisian dalam mengatai konflik sosial yang dapat merenggut NKRI " terangnya.

Lanjut Tito, sesuai Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2014, memerintahkan Kepala Daerah untuk membentuk tim terpadu penanggulangan konflik sosial. Diakui Tito, tim ini bisa di Ketuai oleh Kepala Daerah. Sementara Wakilnya bisa dari Polri, TNI, Tokoh Masyarakat, termasuk NU. “NU bisa masuk pada tim pencegahan dan pemulihan,” ungkapnya.

Ditambahkan Tito, kerjasama dalam penanganan konflik sosial ini menjadi lebih utama. Tapi bisa juga bekerjasama dibidang penanganan narkoba. dimana kampung-kampung narkoba yang susah dimasuki Polisi dengan cara keras, akan terjadi perlawanan dan korban seperti kasus di Pontianak. Disinilah peran NU yang masuk melalui ceramah-ceramah ke tokoh anak muda maupun masyarakat.

“Melalui ceramah kepada tokoh-tokoh anak muda dan tua, masyarakat akan berubah pikirannya. Setelah berubah pikirannya, kalau masih ada yang membandel, lakukan penegakan hukum dengan didukung oleh masyarkaat,” pungkasnya.

Dalam acara yang digelar secara tertutup ini, selain Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, turut hadir diantaranya' Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah.

KH moh Hasan Mutawakkil Alallah dalam sambutannya mengatakan, kerjasama antara Polda Jatim dan jajaran, PWNU Jatim serta Pemprov Jatim terjalin dengan baik. Dengan adanya MoU ini, bagi yang mecoba merusak dan mengobrak-abrik keutuhan NKRI bisa dihalau dengan kerjasama antara Polri dan NU.

“Kepolisian tidak mungkin sendiri dalam masalah penegakkan hukum. Jadi bisa lebih muda dengan adanya kerjasama ini. Dihadapan Kapolri, kami atas nama PWNU siap perintah dalam kerjasama dengan Polda Jatim dan jajaran. Terutama dalam menangkal paham-paham keras hingga menjadi terorisme yang mengancam keutuhan NKRI,” kata Ketua PWNU Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah. (rdi)

Posting Komentar

 
Top