0
MALANG - Oknum pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang, diduga menjadi otak penipuan. Modusnya, dengan menjanjikan korban bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Namun tak kunjung ada kepastian, korban atas nama Syaifudin Zuhri (52), warga Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, melaporkan oknum pegawai Bakesbangpol berinisial YD (50) ke Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, Senin (26/9/2016).

Korban Syaifudin sendiri kakak kandung seorang kepala desa di Kabupaten Malang. Atas perbuatan YD, Syaifudin mengalami kerugian hingga mencapai Rp.118 juta.

"Kerugian saya mencapai Rp.118 juta. Karena uang tersebut sudah saya berikan sejak 4 tahun lalu. YD tidak ada realisasinya sama sekali," terang Syaifudin, Senin (26/9/2016) usai di periksa penyidik Reskrim Polres Malang sebagai korban penipuan.

Kata dia, modus YD menjanjikan anaknya bisa masuk menjadi PNS. Tersangka yang masih aktif sebagai pegawai Bakesbangpol Kabupaten Malang itu, mirip seorang calo. Menjanjikan bisa mencarikan pekerjaan sebagai pegawai di Pemkab Malang.

"Saya ingin anak saya kerja. Orang tua mana tidak ingin anaknya kerja. Sementara uang sudah diminta YD," beber warga Dusun Temu, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir itu.

Menurutnya, tak hanya anak kandungnya yang bernama Dena Rendra, ia juga sempat mengajak keponakanya yang bernama Vicky Nur. Janji tersangka, bisa menjadi PNS. Padahal setiap anak, sudah menyerahkan uang atau biaya sampai Rp.55 juta.

"Disuruh ngompliti biaya. Sudah dibayar lunas. Total Rp 140 jutaan. Ada yang bermaterai dan tidak. Tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada kejelasan, " ujar Syaifudin.

Ia melanjutkan, tawaran dari YD muncul pada Januari 2011. Syaifudin mengenal YD saat seorang warga Pakisaji, datang berdua menawarkan mobil Avanza merah. Tapi korban tidak tertarik penawaran jual beli mobil. Setelah YD menjanjikan bisa menjadikan anaknya pegawai, Syaifudin lalu membayar Rp. 28 juta. Kemudian berturut-turut uang yang ia serahkan pada YD, mencapai lebih dari Rp. 118 juta. Kemudian tiga kali datang surat.

Bahkan YD sempat mengirim seragam kerja dinas dan sepatu kulit pegawai negeri sipil (PNS). Semua pengurusan tanpa syarat surat-surat penting layaknya mendaftar kerja.

Untuk mengelabuhi korban, pada bulan Januari 2011 silam, datang surat "asli tapi palsu" dari Pemkab Malang yang dibawa YD. "Saat didatangi tidak ada lalu dia (YD--red) kirim lagi surat penundaan, datang lagi surat, tunda lagi, tiga kali ada surat," terang kerabat Syaifudin saat berada di Polres Malang.

Surat-surat yang diterima keluarga korban, seluruhnya berkop resmi instansi Pemkab Malang. Kuatir bermasalah, saat pemberian uang diikuti pula dengan penulisan kuitansi bermaterai. Termasuk surat resmi bertandatangan Abdul Malik selaku Sekda Pemkab Malang yang ditengarai palsu.

"Saya ajak kekeluargaan, tapi YD tidak mau datang. Terakhir Jumat saya ajak bertemu sebelum saya lapor ke Polres. Tapi dia tidak datang juga. Dampaknya bukan hanya kerugian materiil, melainkan juga kerugian imateriil pada keluarga saya," kata Syaifudin.

Menanggapi laporan korban, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, AKP Adam Purbantoro membenarkan. "Benar, laporan korban dengan terlapor oknum Bakesbangpol Kabupaten Malang sudah kami terima. Kasusnya dugaan penipuan. Saat ini masih dalam penanganan di Unit Idik II tindak pidana tertentu," pungkas Adam. (rdi/bj)

Posting Komentar

 
Top