0
SURABAYA - Muhamad Rofik mantan Kepala Desa Gambiranom Kecamatan Mojoagung periode 2007-2013, yang diduduga  telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan asset desa Gambiranom kecamatan Mojoagung kab Jombang,  mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Senin (22/8/2016).

Sidang gugatan praperadilan ini terdaftar dalam nomor perkara 40/Praper/2016/PN Sby dan sidang akan dipimpin Hakim Musa Arief Anini.
Penasehat hukum Jatim Lawyer Clubs (JLC) Abdul Rachman SH menuturkan, pengajuan permohonan praperadian ini terkait ganti kerugian putusan bebas setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang menolak putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan Muhamad Rofik tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan.
“Klien kami dulu dipidana gara-gara dituduh korupsi. Kemudian kita bisa membuktikan di level banding, kita menang. Kemudian jaksa kasasi, kemudian putusannya (Kasasi) menguatkan keputusan banding. Inti keputusan banding tidak bersalah dan dibebaskan,” ujarnya.
Dikatakan Rachman, yang menjadi termohon dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh kliennya adalah Pemerintah c/q Kejaksaan Agung c/q Kejaksaan Tinggi c/q Kejaksaan Negeri Jombang, c/q jaksa penuntut.
"Gugatan praperadilan tentang ganti kerugian ini diajukan berdasarkan pasal 1 ayat 22, pasal 77, pasal 95 UU No 8/1981 tentang KUHAP dan Ketentuan pasal 7 ayat 1 PP No 92/2015 tentang perubahan kedua atas PP No 27/1983 tentang pelaksanaaan KUHAP," kata Rachman.

Dijelaskan Rachman, dalam gugatan itu, pemohon menuntut ganti kerugian materil dan imateril kepada pihak termohon dan turut termohon membayar kerugian materii atas penahanan sebesar Rp.168.000.000, serta kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,

"Total keseluruhan sebesar Rp 1.168.000.000, gugatan praperadilan tentang ganti kerugian ini diajukan akibat kecerobohan, dan ketidakmampuan Penyidik dan JPU, dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi," jelas Rachman.

Diketahui, sekitar pada bulan April 2014 Moch Rofik dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik / penuntut umum pada kejaksaan negeri Jombang. Kemudian Penuntut umum melimpahkan perkara Moch Rofik kepada pengadilan Tindak pidana korusi pada pengadilan Negeri Surabaya.

Ia diduga menilap dana pembangunan WC (water closet) dan parkir kendaraan di Pasar Mojoagung, yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Kecuali itu, Rofik juga terindikasi menyelewengkan hasil sewa tanah kas desa (TKD) Rp 200 juta selama enam tahun menjabat kades, yakni mulai 2007 hingga 2013. Ditambah, mantan kades ini juga ditengarai menilep dana kompensasi limbah dari pabrik PT CJ Feed Mojoagung.

Atas perbuatannya, Rofik dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.(ad/rdi)

Posting Komentar

 
Top