0
JEMBER - Menghadapi krisis ekonomi global yang sedang berlangsung, para kepala daerah dituntut mampu berpikir ke arah industrialisasi, yakni industri primer. Kepala daerah didorong untuk mampu mengelola APBD ke arah pengembangan enterpreneurship dalam bidang industri primer.
Bila tidak, posisi perekonomian kabupaten/kota akan makin terpuruk akibat krisis ekonomi ini. Demikian kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Korwil Jatim periode 2016-2021, di Pendopo Kabupaten Jember, Sabtu (27/8/2016).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, para kepala daerah harus bisa mengelola APBD dengan tetap memperhatikan industri primer. Ia minta agar uang APBD bisa berputar dan bergerak di industri primer.

"Di Jatim, perdagangan dan investasi menjadi fokus. Misal pariwisata harus dijadikan industri pariwisata. Bupati jangan dagang bahan baku pertanian, tapi harus kembangkan industri on farm. Misal, pisang diolah jadi keripik pisang, perhatikan packaging-nya, ini kan menambah nilai jual," katanya.

Hal ini dilakukan karena kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim sangat tinggi, yakni 54,98 % serta menyerap tenaga kerja paling banyak. Pemerintah harus membantu pengusaha kecil melalui APBD.

Sedangkan, untuk pengusaha menengah dan besar, pemerintah harus memfasilitasi dengan cara menjamin kelangsungan investasi melalui kemudahan perizinan dan kepastian keamanan usaha. Salah satunya, pembiayaan melalui banking system yakni loan agreement.

“APBD fungsinya stimulus. Industri besar difasilitasi, sektor UMKM diberi stimulus dan segmen kecil melalui charity. Syaratnya, bupati dan DPRD-nya harus kompak,” ujar Pakde.(rdi)

Posting Komentar

 
Top