0
SIDOARJO-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serius ingin menata pedagang kaki lima (PKL). Kemarin (19/8), Komisi C DPRD Sidoarjo bersama dengan SKPD terkait melakukan pembahasan rencaan penataan PKL. Pemkab berencana menggunakan fasilitas umum di perumahan atau membeli lahan baru sebagai tempat relokasi PKL.
 
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo Yanuar Santosa mengatakan, ada beberapa alternatif yang disiapkan untuk menata PKL di Sidoarjo. Salah satunya dengan menggunakan fasum Pondok Mutiara. Menurut dia, jika bisa digunakan, fasum tersebut akan bisa menampung semua PKL dari Taman Pinang dan Gading Fajar.

Selain itu, bisa juga di fasum Pondok Jati, tepatnya di depan Taman Abhirama. "Saat ini juga sudah banyak digunakan warga untuk membuka usaha kafe dan lainnya. Kalau disetujui akan kami buatkan desain penataannya," ujarnya.

Alternatif lainnya adalah dengan membeli lahan kosong yang bisa digunakan untuk sentra PKL. Seperti lahan kosong di depan SMAN 2 Sidoarjo. Menurut dia, lahan seluas itu bisa digunakan untuk PKL Gading Fajar dan Taman Pinang. Sehingga mereka tidak lagi berjualan di pinggir jalan dan mengganggu pengendara yang melintas.

PKL di Jalan Gajah Mada bisa dibuatkan lahan dengan menutup afvoer dengan box culvert dan dijadikan sebagai sentra PKL. Sebab, dengan banyaknya PKL, sentra PKL yang dibangun saat ini di Gajah Mada dikhawatirkan tidak akan cukup menampung. "Kira-kira 50-100 meter sudah cukup untuk digunakan sentra PKL," kata Yanuar.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Achmad Amir Aslichin mengatakan, tidak semua usulan dari pemkab bisa diterima. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dahulu. Seperti apakah fasum bisa difungsikan untuk perdagangan. "Tidak hanya mempertimbangkan sisi kemanusiaanya, tetapi norma hukumnya juga harus dilihat," ujarnya.

Mengenai pembelian lahan di depan SMAN 2 Sidoarjo, pria yang akrab disapa iin ini ragu apakah hal itu bisa terwujud. Sebab, nantinya sepanjang Jalan Taman Pinang dan Gading Fajar akan dijadikan sebagai Jalan Lingkar Barat sehingga diharapkan bisa bebas hambatan. "Ini juga harus betul-betul dipertimbangkan agar relokasi PKL saat ini tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari," tandasnya. (rdi)

Posting Komentar

 
Top