0
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pembelian lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera mengungkapkan bukti-bukti hasil auditnya. Di mana dalam kasus tersebut diduga ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

"Sebaiknya menurut saya, BPK segera mengungkapkan semua proses dan temuan yang ada. Sehingga publik juga bisa tahu. Kan di dalam proses audit investigasi itu ada berbagai macam mungkin data yang selama ini belum terekspos," papar Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Menurutnya, KPK yang telah memberikan isyarat tidak percaya dari hasil audit BPK, seharusnya dijadikan momentum untuk membuktikan adanya korupsi kasus di RS Sumber Waras.

"Saya kira, ini waktunya untuk bisa, (ungkap). Kalau tidak bisa ke publik langsung, ya bisa juga diserahkan ke DPR dan juga bisa ketahuan secara jelas apa yang sesungguhnya terjadi di dalam proses audit investigasi," lanjut Fadli.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Ahok.

Dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke tahap penyidikan.
Agus juga menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.

Di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Hasilnya tidak ada indikasi kerugian terkait pembelian lahan Sumber Waras, sebagaimana hasil yang telah diaudit BPK.(fzy/rdi)

Posting Komentar

 
Top