0
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diharapkan bisa lebih bijak dalam menyikapi polemik ketua RT dan RW menyusul penolakan mereka terhadap penggunaan aplikasi Qlue. Di mana para ketua RT dan RW mengancam akan memboikot Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017.

"Gubernur DKI Ahok harus bisa lebih bijak menyikapi soal penolakan sejumlah RT dan RW terhadap aplikasi Qlue," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada Wartawan, Minggu (29/5/2016).

Menurut Sufmi Dasco, ada dua hal yang seharusnya diperhatikan Ahok dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertama, Ahok jangan memperlakukan RT dan RW seperti bawahannya, karena walau bagaimanapun RT dan RW bukanlah karyawan Pemprov DKI karena uang kehormatan yang mereka terima tiap bulan sebenarnya tidak dapat disebut gaji.

"Secara filosofis, RT dan RW adalah tokoh yang dipercaya dan dipilih masyarakat setempat untuk mengurus persoalan administrasi sederhana dan interaksi di antara mereka. Jadi hubungannya sangat kekeluargaan, bukan hubungan kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 secara garis besar menjelaskan bahwa Rukun Tetangga, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat," ujarnya.

Kedua, kebanyakan RT dan RW adalah warga senior yang telah pensiun. Mereka bersedia menjadi RT dan RW karena punya waktu yang luang. Bahkan, sambungnya, dari segi usia sangat wajar jika sebagian mereka gagap teknologi dan sulit menguasai aplikasi Qlue.

Di sisi lain, sambungnya, para Ketua RT dan RW juga harus bisa bersikap bijak. Mereka tak perlu memboikot Pilgub DKI hanya karena ingin aspirasinya dipenuhi. Ia lebih menyarankan kalau memang tidak suka dengan pemimpinnya, yakni dengan memastikan struktur RT dan RW tidak disalahgunakan untuk kepentingan pencalonan pemimpin tersebut.

"Tidak perlu mereka memboikot Pilgub kalau tidak suka dipaksa memakai aplikasi Qlue. Justru kalau tidak suka dengan pemimpin yang kerap memaksakan kehendak mereka harus bisa memastikan struktur RT dan RW tidak disalahgunakan untuk pencalonan kembali pemimpin tersebut. Mereka juga harus jeli dan waspada agar jangan sampai ada warga mereka yang KTP diklaim sebagai pendukung pencalonan independen‎," ujarnya.(ari/rdi)

Posting Komentar

 
Top