0
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif mengatakan, bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan suap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, dia turut terlibat dalam pembahasan tersebut.

"Yang berhubungan baik pemberi maupun yang menerima, kalau nanti dianggap penyidik kami akan memperkaya penyidikan kasus ini, pasti akan dipanggil (Ahok)," kata Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).

Namun, Syarif masih belum mau membeberkan kapan waktu pemanggilan orang nomor satu di DKI itu dilakukan untuk menjadi saksi dalam kasus yang sudah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Pada kasus ini, peran Ahok selaku eksekutif di DKI memang tak bisa dilepaskan dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Mengingat mantan Bupati Belitung Timur itu yang mengeluarkan izin pelaksanaan terhadap sejumlah perusahaan untuk melakukan reklamasi di pesisir utara Ibu Kota.

Salah satu izin yang dikeluarkan Ahok telah dikantongi oleh PT Muara Wisesa Samudera selaku anak usaha Agung Podomoro. Perusahaan pengembang properti itu sendiri telah menggarap Pulau G. Namun, pengerjaan proyek tersebut bakal terhambat lantaran sang pimpinan dijerat KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.‎ Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.‎
Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja melalui Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant PT APL. Dia langsung ditetapkan tersangka bersama Ariesman dan Trinanda.

Sanusi yang diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman dan Trinanda selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(rdi)

Posting Komentar

 
Top