0
JAKARTA - Direktur Utama PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akandiperiksa sebagai saksi dalam suap pembahasan dua Raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.

Richard yang datang sekira pukul 09.10 WIB enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan perdananya ini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

"Iya, dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (20/4/2016).

Sama seperti ketika Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan diperiksa, Richard datang dengan pengawalan ketat bodyguard. Bahkan, mereka sudah bersiap melakukan pengawalan sebelum Richard menginjakkan kaki di markas antirasuah.

Setibanya Richard di pelataran Gedung KPK, para pengawal berbadan tegap itu langsung membuat border untuk memudahkan petinggi Agung Sedayu ini berjalan menuju lobi Gedung KPK. Setelah dia masuk ke dalam markas pemberantasan korupsi, para pengawal itu langsung bergegas pergi.

Sebelumnya, petinggi perusahaan pengembang properti itu telah dijadwalkan untuk diperiksa pada Kamis 14 April 2016. Namun, pemeriksaan tersebut dibatalkan penyidik KPK.
"Dijadwalkan untuk pemeriksaan besok (hari ini)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Selasa 19 April 2016.
Nama Richard mencuat dalam kasus dugaan suap PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda reklamasi ini setelah dicegah berpergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi atas permintaan KPK.


Richard menjadi orang ketiga yang diperiksa penyidik KPK dari pihak Agung Sedayu. Sebelumnya sudah ada Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu serta Nono Sampono, Direktur PT Kapuk Naga Indah yang telah diperiksa.

Disinyalir, Richard tahu banyak soal reklamasi di pesisir utara Jakarta itu lantaran anak perusahaan Agung Sedayu, yakni PT Kapuk Naga Indah mendapat lima pulau, A hingga E untuk di reklamasi.

Dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara ini, KPK telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka.

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.‎ Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda.(rdi)

Posting Komentar

 
Top