0
BENGKULU – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, mengatakan, verifikasi partai politik (parpol) akan dilakukan setelah adanya undang-undang baru tentang pemilihan umum.

Namun, ia mengatakan, jika merujuk UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, untuk lolos dari verifikasi parpol harus melengkapi dua syarat, verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

''Kalau merujuk UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk lolos menjadi peserta pemilu, maka partai politik harus memenuhi dua syarat, yakni lolos verifikasi administratif dan lolos verifikasi faktual,'' kata Irwan saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Partai Perindo Provinsi Bengkulu di salah satu aula hotel di Kota Bengkulu, Sabtu (27/2/2016).

Verifikasi administratif, ia menjelaskan, partai politik memiliki badan hukum dalam hal ini dari Kementerian Hukum dan HAM, memiliki pengurus di setiap provinsi, kepengurusan di setiap kabupaten, kepengurusan minimal 50 persen dari kecamatan yang ada, anggota minimal 1.000 orang atau satu per 1.000 dari jumlah penduduk.

''Verifikasi administratif akan dilakukan KPU RI. Jika memenuhi syarat baru mengikuti verifikasi faktual. Ini masih mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012,'' tutur Irwan.

Ia mengemukakan, untuk verifikasi faktual, dokumen yang sebelumnya telah didaftarkan akan dicek kebenarannya, mulai dari kesekretariatan atau kantor, keanggotaan. Dalam verifikasi faktual, ia menerangkan, akan dilakukan KPU provinsi dan kabupaten.

''Setelah adanya verifikasi dua hal tersebut (administratif dan faktual) dan semuanya lolos, partai politik akan ditetapkan sebagai peserta pemilu,'' tutur Irwan.

Disinggung masalah Partai Perindo lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu, Irwan menjelaskan, tentunya dari KPU akan melakukan tahapan dua verifikasi terlebih dahulu.

''Kalau semuanya lengkap maka akan lolos verifikasi dan akan ditetapkan menjadi peserta pemilu,'' kata Irwan.(rdi)

Posting Komentar

 
Top