0
JAKARTA - Ada baiknya Presiden Joko Widodo tidak meresmikan kereta cepat yang terus menjadi santapan para pengamat yang kritis. Jokowi bahkan dihimbau seharusnya ia konsen membangun tol laut yang pernah dibincangkan. Dan menurut pengamat transportasi, Darmaningtyas lebih bermanfaat membangun tol laut.
Sebab di Kupang, NTT dan Ambon atau daerah lainnya menjadi serasa terpinggirkan dari perhatian pemerintah saat ini. Bahkan untuk melaut saja, para nelayan di NTT dan Ambon tidak berani lantaran angin kencang yang membahayakan nyawa mereka.
 
“Seperti nelayan yang di Kupang atau Ambon. Mereka tidak melaut karena angin di sana sedang kencang. Dan ini akan terus terjadi karena setiap tahun satu minggu angin memang seperti itu. Jokowi pernah janji ingin buat tol laut, lebih baik dan bermanfaat jika hal itu direalisasikan. Bukan malah kereta cepat,” ucapnya, Kamis (11/02/2016), di Jakarta. Dan dampaknya pun akan mengenai langsung ke para nelayan terhadap penghasilan mereka. “Ekonomi bisa lumpuh,” sambungnya.
Kereta cepat yang diresmikan pemerintah begitu cepat pun disebut olehnya menimbulkan ketidakadilan terhadap sektor lainnya. Pasalnya, membangun kereta cepat pemerintah berani memberikan subsidi lebih besar daripada pelayaran untuk daerah di Timur Indonesia.
“Terjadi ketidakadilan lagi. Pemerintah memberikan subsidi untuk mengangkut dalam pelayarannya menghasilkan selisih jauh dari para penumpang kereta cepat. Angkut pelayaran hanya dapat kurang dari 1 triliun tetapi untuk kereta cepat para penumpangnya disubsidi hingga mencapai 1,5 triliun. Di sinilah terjadi ketidakseimbangan antar daerah,” katanya.
Padahal, lanjutnya, pada sat itu Kemenhub tidak menyetujui kereta cepat tersebut dibangun. Karena di sana lagi-lagi hanya pulau Jawa saja yang menikmati APBN. “Jadi, lagi-lagi APBN itu paling banyak dikonsumsi oleh pulau Jawa. Pak Jonan padahal waktu itu seperti saya, yang sudah tepat tidak menyetujui kereta cepat dibangun,” akunya. [voa-rdi]
 

Posting Komentar

 
Top