Sebab di Kupang, NTT dan Ambon atau daerah lainnya menjadi serasa
terpinggirkan dari perhatian pemerintah saat ini. Bahkan untuk melaut
saja, para nelayan di NTT dan Ambon tidak berani lantaran angin kencang
yang membahayakan nyawa mereka.
“Seperti nelayan yang di Kupang atau Ambon. Mereka tidak melaut karena
angin di sana sedang kencang. Dan ini akan terus terjadi karena setiap
tahun satu minggu angin memang seperti itu. Jokowi pernah janji ingin
buat tol laut, lebih baik dan bermanfaat jika hal itu direalisasikan.
Bukan malah kereta cepat,” ucapnya, Kamis (11/02/2016), di Jakarta. Dan
dampaknya pun akan mengenai langsung ke para nelayan terhadap
penghasilan mereka. “Ekonomi bisa lumpuh,” sambungnya.
Kereta cepat yang diresmikan pemerintah begitu cepat pun disebut olehnya
menimbulkan ketidakadilan terhadap sektor lainnya. Pasalnya, membangun
kereta cepat pemerintah berani memberikan subsidi lebih besar daripada
pelayaran untuk daerah di Timur Indonesia.
“Terjadi ketidakadilan lagi. Pemerintah memberikan subsidi untuk
mengangkut dalam pelayarannya menghasilkan selisih jauh dari para
penumpang kereta cepat. Angkut pelayaran hanya dapat kurang dari 1
triliun tetapi untuk kereta cepat para penumpangnya disubsidi hingga
mencapai 1,5 triliun. Di sinilah terjadi ketidakseimbangan antar
daerah,” katanya.
Padahal, lanjutnya, pada sat itu Kemenhub tidak menyetujui kereta cepat
tersebut dibangun. Karena di sana lagi-lagi hanya pulau Jawa saja yang
menikmati APBN. “Jadi, lagi-lagi APBN itu paling banyak dikonsumsi oleh
pulau Jawa. Pak Jonan padahal waktu itu seperti saya, yang sudah tepat
tidak menyetujui kereta cepat dibangun,” akunya. [voa-rdi]
Posting Komentar