0
JAKARTA - Penolakan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo terus mengalir dari gedung wakil rakyat di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyebut proses menuju realisasi proyek ini sudah tidak jelas sejak awal. Setahunya, staf kepresidenan sendiri pernah menggelar studi kelayakan sebelum proyek ini berjalan, yang hasilnya adalah rencana proyek tidak layak dilanjutkan.
"Masalah kereta cepat sejak awal sangat tidak jelas. Karena kereta cepat menurut studi yang pernah dilakukan staf kepresidenan itu tidak layak dilanjutkan," kata Fadli ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/16).
 
Waketum Partai Gerindra ini juga menilai proyek kereta cepat sama sekali tidak mengandung urgensi untuk dilaksanakan. Jarak Jakarta ke Bandung dan sebaliknya sangat mudah ditempuh masyarakat menggunakan kendaraan umum atau pribadi melewati Tol Cipularang.
Ia melihat tidak ada persiapan matang pemerintah untuk proyek tersebut. Ketidakseriusan ini termasuk dalam analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
"Tidak jelas persiapannya. Harusnya sudah ada Amdal dan persiapan matang. Seharusnya pemerintah bisa menghentikan kereta cepat itu," desak dia.
Walaupun peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, bagi Fadli tidak ada alasan pemerintah untuk meneruskan proyek itu. Pemerintah harus sepenuhnya tunduk kepada aturan, termasuk yang terkait Amdal.
"Juga masalah kejelasan siapa pemilik dari usaha yang berkaitan dengan properti itu dan sebagainya. Presiden punya kesamaan kedudukan di muka hukum. Tidak bisa Presiden seenaknya langgar aturan, sementara rakyat harus patuh aturan," sesalnya. (pur)
 

Posting Komentar

 
Top