0
Surabaya - Penyidikan kasus korupsi jasa pungut yang sudah menetapkan tersangka mantan walikota Surabaya Bambang DH sampai saat ini masih menggantung.

Sudah hampir tiga tahun ini penyidik Polda Jatim dan jaksa peneliti dari Kejati Jatim masih belum sependapat untuk membawa kasus ini ke ranah persidangan.

Alhasil untuk kali ke tujuh penyidik kembali menyerahkan berkas perkara ke jaksa peneliti karena sebelumnya penyidik dianggap belum mampu untuk mendapat alat bukti yang menguatkan keterlibatan Bambang DH sebagai tersangka.

Jaksa berasumsi jika dalam berkas kasus ini, penyidik hanya mencantumkan bukti tanda tangan Bambang DH tanpa didukung adanya bukti pelanggaran Bambang saat pencairan dilakukan.

Hal inilah yang kemungkinan menjadi PR berat buat penyidik, sehingga beberapa kali berkas tersebut dikembalikan oleh kejaksaan.

"Kita terima lagi berkasnya, sementara masih diteliti sehingga belum mengetahui apakah sudah lengkap atau belum," ujar Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto, Rabu (20/1/1016).

Kasus japung diusut pertama kali oleh Ditreskrimsus Polda Jatim pada tahun 2010 lalu. Dana yang dipermasalahkan itu mengucur dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2009 sebesar Rp720 juta. Waktu itu, Wali Kota Surabaya dijabat oleh Bambang DH.

Kasus ini mulanya menjerat empat orang sebagai terpidana yang kini sudah bebas. Mereka ialah mantan Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf, mantan Asisten II Pemkot Surabaya, Muklas Udin, mantan Sekretaris Kota, Sukamto Hadi, dan mantan Bagian Keuangan Pemkot, Purwito.

Tahun 2013, Polda Jatim melakukan pengembangan. Hasilnya, Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka. Politikus PDIP yang kini legislator DPRD Jatim itu dinilai penyidik ikut berperan pada pengucuran dana japung yang melanggar tersebut. (uci/ted/bj)(pr)

Posting Komentar

 
Top