0
JAKARTA - Publik melihat ada sesuatu yang ganjil terhadap sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam memeriksa Ketua DPR Setya Novanto, lantaran dilakukan secara tertutup.

Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya mengaku, kliennya bebas untuk menentukan sidang tersebut terbuka atau tertutup. Terlebih politisi Partai Golkar itu memiliki hak imunitas untuk meminta sidang tertutup dan tidak terbuka untuk umum.

"Sebagai Ketua DPR salah satu aduannya Ketua DPR tidak bisa melanggar UU, dan ingin meminta sidang MKD tertutup," ujar Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Sekedar informasi, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 20 A ayat 3, menerangkan memberikan hak imunitas selaku anggota DPR. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengatur bahwa persidangan MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.

Hal itu terdapat juga pada pasal 132 UU MD3 dan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 18 ayat 4, tentang tata beracara MKD.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik ke MKD pada Senin lalu. Sudirman menuduh Novanto ingin mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.(ful)

Posting Komentar

 
Top