0
JAKARTA -Pengadaan alat bongkar muat dan perpanjangan konsesi JICT oleh Pelindo II, diduga mengindikasikan potensi kerugian negara yang cukup besar.

Berdasarkan data Pansus Pelindo II yang didapatkan dari kesaksian Bareskrim, bahwa ada kerugian negara dalam pengadaan alat bongkar muat sebesar Rp3,1 triliun.

Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan, mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dapat mengungkapkan secara gamblang kerugian negara dalam kasus-kasus di atas.

"Mengherankan jika BPK sampai tidak menemukan kerugian negara akibat kesalahan Pelindo II dalam kasus pembelian alat dan perpanjangan konsesi JICT," kata Syaiful dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2015).

Dia mengingatkan, bahwa jangan sampai ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak ingin laporan BPK objektif dan mencantumkan kerugian negara.

"Masyarakat Indonesia sedang menunggu itikad baik BPK untuk mengeluarkan laporan penyelidikan dan kerugian negara sehingga kasus-kasus janggal di Pelindo II dapat tuntas,"tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Harry Azhar Aziz menegaskan, pihaknya tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun.
"Kami tidak merasa diintervensi oleh siapapun. Kita periksa semua yang ada kaitannya dengan PT Pelindo II," tukasnya.(pur)

Posting Komentar

 
Top