0
SURABAYA - Koalisi Majapahit di Surabaya akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Pengadilan atas keluarnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan pendaftaran di 7 Pilkada di Indonesia. Perpanjangan pendaftaran calon dari parpol dibuka kembali pada Minggu (9/8/2015) besok hingga Selasa (11/8/2015).
Koalisi Majapahit memutuskan tidak ikut ambil bagian dalam perpanjangan pendaftaran dan menolak ikut tanggungjawab akibat yang ditimbulkan dalam keputusan KPU tersebut.

"Jika ada parpol yang tergabung Koalisi Majapahit melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukan keputusan Koalisi Majapahit. Itu sikap pihak lain yang tidak tergabung dalam Koalisi Majapahit," tegas Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony kepada wartawan di Sekretariat Bersama Koalisi Majapahit, Sabtu (8/8/2015).

Gugatan ke pengadilan tersebut merupakan salah satu keputusan dari 5 keputusan hasil pertemuan Koalisi Majapahit di Surabaya, Jumat (7/8/2015) malam. Koalisi Majapahit sendiri terdiri dari 6 partai politik (parpol), yakni Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, Golkar dan PAN. "Koalisi Majapahit akan menempuh langkah hukum melalui jalur pengadilan," katanya.

Sesuai rekomendasi dalam surat edaran KPU RI Nomor 449/KPU/VIII/2015, disebutkan masa perpanjangan pendaftaran di tujuh Pilkada di Tanah Air (tiga di antaranya di Jawa Timur), berlaku mulai 9-11 Agustus 2015, dengan didahului selama tiga hari masa sosialisasi.

SK itu, menurutnya, didasarkan pada rekomendasi Bawaslu. Dalam kacamata Koalisi Majapahit, Bawaslu tak punya kewenangan membuat aturan-aturan yang bersifat menambahi aturan KPU yang sudah ditentukan sebelumnya

Sikap Bawaslu dan KPU RI itu, lanjutnya, melampaui batas kepatutan dan kewenangan. SK perpanjangan pendaftaran Pilkada tersebut bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan untuk kepentingan sesaat. Artinya, Pilkada hanya sekedar dilaksanakan saja.

"Jadi, keputusan itu tidak melandasi kekuatan hukum, sehingga layak untuk digugat. Saat ini, sedang dikaji gugatannya. Apakah digugat melalui PTUN atau ke Mahkamah Agung (MA)," tuturnya.

Keputusan kedua yang dihasilkan dalam rapat Koalisi Majapahit, tambahnya, adalah menganggap keluarnya SK tersebut tidak didasari alasan hukum yang jelas. Sehingga, sangat dimungkinkan terjadi rentetan permasalahan. Seperti, berpotensi besar terjadi gugatan hukum.

"Dengan demikian, SK itu cacat hukum, dilaksanakan formalitas, pelakasaannya menggunakan anggaran yang berpotensi besar pada kerugian negara, tidak legimitasi, menimbulkan kerugian material dan imaterial," pungkasnya. (pur)

Next
Posting Lebih Baru
Previous
This is the last post.

Posting Komentar

 
Top