0
JAKARTA – Vonis penjara bagi koruptor dalam semester I kurun waktu 2012-2015 didominasi vonis hukuman penjara ringan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 533 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun waktu semester I tahun 2012 hingga 2015.

Rinciannya, pada semester I terdapat 99 terdakwa, tahun 2013 sebanyak 93 terdakwa, semester 1 tahun 2014 ada 193 terdakwa dan semester 1 tahun 2015 sebanyak 163 terdakwa.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dominannya vonis ringan ini dengan hukuman rentang waktu 1-4 tahun, patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat. Mereka dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 4 tahun-red) atau Pasal 3 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun-red).

Untuk urusan dakwaan, lanjut Emerson, keseluruhan putusan pengadilan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 134 putusan terbukti menggunakan pasal 3 UU tipikor. Lalu 59 terdakwa didakwa dan terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor.

"Jika dilihat dari segi ancaman hukuman, hukuman maksimal Pasal 3 memang lebih berat yakni seumur hidup. Namun ancaman hukuman minimal hanya 1 tahun. Berbeda dengan Pasal 2 yang ancaman pidananya minimal empat tahun penjara. Penggunaan Pasal 3 ini membuka ruang diskresi hakim yang besar untuk memutuskan hukuman paling ringan," tambah Emerson.

Selanjutnya, dalam urusan kerugian negara, ICW mencatat dari 193 kasus yang terpantau di enam bulan pertama 2015 ada sebanyak 161 kasus korupsi yang ditemukan memberikan kerugian kepada negara. Totalnya sekitar Rp 691 miliar (rugi yang dimaksud dalam jumlah materil belum termasuk kerugian inmateril-red).

"Sayangnya, kerugian negara yang ditimbulkan dari 161 perkara yang merugikan Rp961 miliar itu tidak dibarengi dengan penjatuhan uang pengganti yang porposional untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan. Tercatat hanya 99 perkara dari 161 perkara yang diputus untuk membayar uang pengganti dengan total hanya Rp 63 miliar. Ini berarti hanya 9 persen kerugian negara yang tergantikan dari 161 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2015," sambung Emerson.

Selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 193 kasus dan 230 terdakwa yang di sidang pengadilan tipikor tercatat sedikitnya 185 terdakwa yang diwajibkan membayar denda. Meski begitu denda yang dijatuhkan dalam besaran yang berdeda.

Dari hasil pemantauan tercatat, sebanyak 130 terdakwa perkara korupsi diwajibkan membayar denda pidana maksimal Rp50 juta. Selanjutnya, 33 terdakwa dihukum membayar denda besar dari Rp150 juta hingga Rp200 juta. Disamping itu, ada sekira tujuh terdakwa perkara korupsi yang tidak menjatuhkan pidana denda meski telah diputus bersalah.(fds)

Posting Komentar

 
Top