Deklarasi DPD KWRI Ciptakan Konsolidasi Wartawan: Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) DPD JAWA TIMUR, dibawa Komando Ir Wisnu Wardana, Deklarasi pada Sabtu lalu. Wadah wartawan tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi wartawan lintas media di wilayah Jawa Timur, DPD KWRI sendiri diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan wartawan. Sebab, KWRI merupakan wadah yang sifatnya nasional dan di daerah lain juga terbentuk. Namun untuk pembukaan Cabang akan segera dibentuk di seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ketua Bidang OKK (Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan), Abd. Syukur, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya setelah mengadakan Deklarasi, DPD KWRI Jawa Timur akan segera menata seluruh anggota dan calon anggota KWRI, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang selama ini KWRI, terjadi tumpang tindihnya kepengurusan di daerah yang belum maksimal. “Dalam Wadah DPD KWRI Jawa Timur, Abd. Syukur bertekad akan menyatukan seluruh elemen Jurnalis yang ada di Jawa Timur, dibawah bendera KWRI, dan Media Cetak dan Online Yaitu PENA JATIM, di www.penajatim.net yang saat ini mulai penataan dan tahap rekriutmen dan penataan menagemen” ucap Abd. Syukur. Dalam wadah KWRI Jawa Timur, Kami juga memprogramkan diklat dan pembinaan untuk kewartawanan,” terang Abd. Syukur kepada wartawan yang meliput kegiatan tersebut diantaranya, Surabayametro, Pemburu, Memorandum, Radar Nusantara, Sinar Pagi Media, Kriminal Plus, Suara Hukum, dan masih banyak wartawan lain yang ikut meliput saat acara deklarasi. (rdi)
Home » , » KPK Segera Telaah Laporan Dipo Alam

KPK Segera Telaah Laporan Dipo Alam

Editor:: Achmadi MS | Wartawan:: Achmadi MS Berita Sabtu, 17 November 2012 | 23.45

Jakarta (pemburuonline.com) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam berjanji akan melaporkan dua menteri lagi yang diduga ikut menggelembungkan anggaran negara ke Komisi Pembertasan Korupsi (KPK). Rencana ini akan diwujudkan setelah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perjalanan luar negeri ke Kamboja dan Pakistan.
Hal tersebut dilaporkan Dipo Alam dalam dialog  dengan Wartawan, Sabtu (12/11). Meski demikian, Dipo tetap tidak mau menyebutkan kementerian mana saja yang sudah, dan mana saja yang akan dilaporkan ke KPK. Hal ini dinilai sebagai bentuk penerapan asas praduga tak bersalah. Bila nantinya Badan Kehormatan memanggil dirinya untuk mengklarifikasi informasi tersebut, Dipo siap untuk memenuhinya.
Ketika ditanya RRI tentang apakah langkah yang dilakukannya sudah seizin Presiden, Dipo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tanggung jawab pribadinya tanpa melibatkan atasan maupun bawahannya. Namun diakuinya, ia sudah melaporkan tentang dugaan penyelewengan anggaran tersebut kepada Presiden.
“Dua itu sudah ada laporan dari pejabatnya. Apakah laporan tertulis atau lisan, saya selalu menunggu. Saya mengambil tanggung jawab politik atas resiko saya sendiri. Namun demikian, saya laporkan apa yang saya lakukan kepada Bapak Presiden. Ini soal benar atau tidaknya menggunakan azas praduga tak bersalah,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, pihaknya akan segera  melakukan telaah terhadap laporan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Siapapun yang mengetahui atau mendapatkan informasi terkait indikasi tindakan korupsi yang merugikan negara dan melaporkannya ke KPK, maka pihaknya siap menerima dan melakukan telaah.
KPK juga mengingatkan, tanpa bukti pun laporan tersebut akan diterima, karena sebagai penegak hukum merupakan tugas KPK untuk melakukan telaah dan bukti-bukti untuk melakukan korupsi.
“Memang ada dugaan atau unsur tindak pidana korupsi. Tentu KPK akan melanjutkan ke proses lebih lanjut dengan melakukan penyelidikan, misalnya dengan meminta keterangan ke sejumlah pihak. Tapi akan kita lakukan telaah terlebih dahulu terhadap data atau informasi yang disampaiakn oleh Pak Dipo ini,” jelas Johan Budi.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah melaporkan tiga Kementrian pada KPK pada Rabu (14/11) pekan ini. Dipo menduga ada potensi  praktek kongkalikong penggerusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terjadi di tiga kementerian tersebut. (pur)
Share this article :