pemburuonline.com menyajikan berita dan informasi seputar dunia kriminal dan kegiatan kepolisian, kegiatan TNI, serta peristiwa umum. || Jika Anda menemui penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri, catat nama, pangkat dan kesatuan anggota tersebut. Laporkan ke Div Propam Polri melalui No Telp (021-7218615) atau pengaduan di Website Div Propam Polri (www.propam.polri.go.id) atau twitter Div Propam Polri (@propampolri) atau Facebook Div Propam Polri(propam.polri).

Slider

Berita Metropolis

BERITA SIDOARJO

BERITA POLHUKAM

BERITA TNI/POLRI

Berita MADURA

Galery Ekonomi & Bisnis

Banyak Koruptor Divonis Hukuman Ringan

JAKARTA – Vonis penjara bagi koruptor dalam semester I kurun waktu 2012-2015 didominasi vonis hukuman penjara ringan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 533 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun waktu semester I tahun 2012 hingga 2015.

Rinciannya, pada semester I terdapat 99 terdakwa, tahun 2013 sebanyak 93 terdakwa, semester 1 tahun 2014 ada 193 terdakwa dan semester 1 tahun 2015 sebanyak 163 terdakwa.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mengatakan, dominannya vonis ringan ini dengan hukuman rentang waktu 1-4 tahun, patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat. Mereka dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 4 tahun-red) atau Pasal 3 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun-red).

Untuk urusan dakwaan, lanjut Emerson, keseluruhan putusan pengadilan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 134 putusan terbukti menggunakan pasal 3 UU tipikor. Lalu 59 terdakwa didakwa dan terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor.

"Jika dilihat dari segi ancaman hukuman, hukuman maksimal Pasal 3 memang lebih berat yakni seumur hidup. Namun ancaman hukuman minimal hanya 1 tahun. Berbeda dengan Pasal 2 yang ancaman pidananya minimal empat tahun penjara. Penggunaan Pasal 3 ini membuka ruang diskresi hakim yang besar untuk memutuskan hukuman paling ringan," tambah Emerson.

Selanjutnya, dalam urusan kerugian negara, ICW mencatat dari 193 kasus yang terpantau di enam bulan pertama 2015 ada sebanyak 161 kasus korupsi yang ditemukan memberikan kerugian kepada negara. Totalnya sekitar Rp 691 miliar (rugi yang dimaksud dalam jumlah materil belum termasuk kerugian inmateril-red).

"Sayangnya, kerugian negara yang ditimbulkan dari 161 perkara yang merugikan Rp961 miliar itu tidak dibarengi dengan penjatuhan uang pengganti yang porposional untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan. Tercatat hanya 99 perkara dari 161 perkara yang diputus untuk membayar uang pengganti dengan total hanya Rp 63 miliar. Ini berarti hanya 9 persen kerugian negara yang tergantikan dari 161 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2015," sambung Emerson.

Selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 193 kasus dan 230 terdakwa yang di sidang pengadilan tipikor tercatat sedikitnya 185 terdakwa yang diwajibkan membayar denda. Meski begitu denda yang dijatuhkan dalam besaran yang berdeda.

Dari hasil pemantauan tercatat, sebanyak 130 terdakwa perkara korupsi diwajibkan membayar denda pidana maksimal Rp50 juta. Selanjutnya, 33 terdakwa dihukum membayar denda besar dari Rp150 juta hingga Rp200 juta. Disamping itu, ada sekira tujuh terdakwa perkara korupsi yang tidak menjatuhkan pidana denda meski telah diputus bersalah.(fds)

Mantan Kades Korupsi Ngamuk di Pengadilan Tipikor

SIDOARJO - Sundayati, Mantan Kepala Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, mengamuk usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (18/8/2015) siang.

Perempuan yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana pembangunan desa senilai Rp536 juta tersebut emosi lantaran tak terima dituduh sebagai koruptor. Awalnya, Sundayati tampak tenang saat duduk di kursi terdakwa. Namun, ketika keluar ruang sidang dan melihat sejumlah warga desanya yang turut hadir dalam sidang, emosi Sundayati pun meledak.

Sundayati memaki-maki para warga dan meminta petugas kejaksaan untuk menangkap warga yang telah melaporkan dirinya ke Kejaksaan Sidoarjo. Sebab, laporan tersebut mengakibatkan dirinya ditahan di Lapas Sidoarjo.

Tak hanya itu, perempuan yang ditangkap dan ditahan Kejaksaan Negeri Sidoarjo awal Agustus ini juga melampiaskan emosinya kepada petugas kejaksaan yang menurutnya telah merugikan terdakwa beserta seluruh keluarganya.

Beruntung, aksi emosi Sundayati berhasil diredam petugas kepolisian dan kejaksaan yang mengawal terdakwa dalam persidangan. Ia kemudian langsung dibawa keluar dari Pengadilan Tipikor Surabaya untuk kemudian dievakuasi ke Lapas Sidoarjo

Sementara terkait mantan kepala desanya yang mengamuk, sejumlah warga yang hadir dalam persidangan merasa kecewa dan menyayangkan sikap terdakwa tersebut. (ira/pur)

Gerindra Tolak Wacana Parpol Tak Usung Calon Diberi Sanksi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku keberatan terhadap usulan pemberian hukuman bagi partai politik yang tidak mengusulkan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

"Partai politik enggak mengusung calon masa dikenain sanksi? Itu SD-nya dimana? Hak mereka dong mau mengusungkan calon atau tidak," kata Fadli saat diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015).

Menurutnya, keberadaan calon tunggal di tujuh daerah bukan merupakan tanggung jawab parpol. Karena, setiap parpol mempunyai hak mau mencalonkan jagoannya atau tidak.

"Sanksi ini enggak bisa diterima logika, itu mengganggu intelektualitas saya. Parpol itu bebas mau ikut mengajukan atau tidak mengajukan calon dalam pilkada serentak," tegasnya.

Ia tidak sependapat dengan isu yang beredar bahwa parpol harus tanggung jawab terhadap adanya calon tunggal dalam pilkada serentak. Menurutnya, jika memang sampai akhir masa pendaftaran namun tetap ada calon tunggal, artinya mereka harus terima ditetapkan DPRD.

"Kalau sudah sampai detik terakhir tapi enggak ada yang daftar, ya sudah ditetapkan saja sama DPRD," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan agar parpol yang tidak mengusung calon untuk ikut pilkada, maka akan diberikan sanksi.(sus)

Mahfud MD: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Dipatahkan MK

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan sikap Presiden Jokowi melalui Menkumham Yasonna Laoly yang ngotot memasukan pasal penghinaan presiden ke revisi UU KUHP.

"Pasal penghinaan presiden seharusnya tidak diajukan kembali kan sudah ditolak (MK)," ujar Mahfud ditemui di Penang Bistro, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2015)

Jika pasal penghinaan presiden tersebut tetap diajukan kembali, maka DPR bisa menilai sendiri hal itu. MK sudah pasti menolaknya kembali.

"Kalau tetap ngotot ya nanti biarkan DPR lah yang menilai itu semua. Kalau pasalnya masih tetep sama pasti bisa dipatahkan kembali," tutup Mahfud.

Sekedar informasi, berikut ini bunyi Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR:

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

Pasal itu di UU KUHP sudah dihapus oleh MK pada 2006. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP.(sus)

Ketua KPAI Minta Pelaku Pelecehan Segera Dijadikan Tersangka

SIDOARJO - Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait, meminta pelaku pelecehan seksual di SD Full Day Anugrah School, yang berada di kawasan sentra niaga Kav. Re-29 Citra Garden Kelurahan Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo segera ditetapkan menjadi tersangka.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Arist Merdeka Sirait, sesaat mengunjungi rumah korban yang berada di Perumahan Citra Garden Kecamatan Buduran Sidoarjo, Selasa (04/08/2015).
“Saya betul-betul yakin setelah mendapat cerita dari kedua korban N dan A,bahwa ada kejadian kejahatan seksual terhadap korban. Saya minfa agar pelaku segera ditetapkan menjadi tersangka,”ujarnya di rumah korban.

Aris Merdeka Sirait menjelaskan, ada penyimpangan-penyimpangan dan ada keinginan dari tersangka, untuk melakukan Pedofilia.

“Sampai saat ini, saya sudah kordinasi dengan pihak penyidik bahwa pelaku itu sudah patut ditetapkan menjadi tersangka. Kami juga akan mendampingi kedua korban, baik itu proses hukum maupun sock terapinya,” jelas Sirait.(pur)

Terduga Pelaku Kasus Pencabulan Diperiksa Dengan Lie Detector

SIDOARJO - M yang diduga melakukan pencabulan 2 mantan siswa SD Anugrah Sidoarjo, Jum,at (07/08/2015) diperiksa Polisi.

M mengenakan baju lengan pendek bermotif kotak-kotak warna coklat dangan celana panjang hitam, dikawal oleh petugas Inafis kemudian memasuki ruang PPA Polres Sidoarjo.

Menurut pantauan pemburuonline.com di Mapolres, diduga pelaku pencabulan ini datang di Mapolres Sidoarjo sejak pagi sekitar pukul 10.00, kemudian langsung memasuki ruang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaannya dilakukan oleh tim Inafis dari Polda Jatim dengan mengunakan alat Lie Detector.
Menurut Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono, pihaknya sengaja mendatangkan dari Polda Jatim, untuk mengecek kebohongan dengan menggunakan alat Lei Detector berserta dengan ahlinya.

“Sampai hari ini kita sudah memeriksa 20 saksi, dan belum ada yang kita tetapkan tersangka. Nanti masih akan ada gelar, setelah semua kita periksa termasuk saksi ahli, baru kita tetapkan menjadi tersangka, ” tuturnya.

Masih kata Kapolres AKBP Anggoro Sukartono, Polres Sidoarjo juga sudah melakukan pendampingan dari KPAI. Kahkan Ketua nya sendiri mendatangi Mapolre, untuk memastikan apakah proses penyidikan yang d lakukan oleh Polres Sidoarjo sudah sesuai.

Sementara terhadap korban yang masih anak-anak kita terus lakukan pendampingan termasuk KPAI kita minta ahli-ahli kemudian kita periksa saksi-saksi yang sebagian masih anak-anak, sementara masih kepada calon tersangka yang dilaporkan ini, terkait ada tersangka lain kami siap untuk melakukan pemeriksaan asal ada pelapor lain, jelasnya.(pur)

Tiga Balon Cabup Cawabup Lengkapi Berkas Pendaftaran

SIDOARJO - Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo sudah melengkapi berkas pendaftaran yang sebelumnya kurang.

Catur salah satu tim Pamenangan Calon Bupati H. MG. Hadi Sutjipto SH, MM dan Calon Wakil Bupati H. Abdul Kolik, menegaskan pihaknya telah melengkapi persyaratan administrasi yang sesuai ketentuan Undang-Undang.

“Termasuk surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri,Niaga,HAM Hubungan Industrial dan Tipikor Surabaya,” tuturnya,Sabtu (8/8/2015).

Surat keterangan yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Ahmad Ardianda Patria SH MHum tanggal 5 Agustus 2015 itu, telah diserahkan ke Kantor KPU dan diterima oleh Abdillah Adhi SE.

“Selain surat-surat tersebut, Tim Pamenangan juga menyerahkan hardfile dan softfile desain materi bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye,” ujarnya.

Selain pasangan diatas, pasangan Saiful Ilah dan Nur Ahmad Syaifuddin juga sudah melengkapi berkas yang diminta KPU.

Damroni Chludori salah satu tim pemenang menegaskan hal itu.
“Setelah disyaratkan untuk dilengkapi, kita langsung bergerak melengkapi persyaratan yang kurang,” jelasnya.

Sementara itu Khoirul Huda ketua tim pemenangan Warih Andono-Imam Sugiri juga menyatakan pihaknya sudah tidak ada persoalan untuk berkas berkas yang sebelumnya kurang.
“Surat keterangan bebas hutang negara dari PN Sidoarjo juga kita sudah serahkan,” ujarnya. (pur)

Jawaban Usulan DPRD Sampang atas Plt Bupati

SAMPANG - Surat usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kepada Gubernur Jawa Timur yang berisi meminta segera menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang H.A Fannan Hasib, sudah mendapat balasan dari Gubernur Jawa Timur.

Susuai informasi yang diperoleh beritajatim.com permintaan usulan untuk Plt Bupati tersebut telah mendapat balasan dari Dr.H Soekarwo Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam surat nomer : 131/62/01011/2015 perihal pengusulan Plt Bupati.

" Mohon konfirmasi ke pak Bupati karena kami belum membaca dan tidak tahu menahu surat Gubernur tersebut, ke pak Bupati mas yo," balasan pesan singkat Wakil Bupati Sampang Fadilah Budhiono saat di konfirmasi terkait surat usulan, Plt Bupati Sampang, Sabtu (8/82015).

Sementara itu guna mencari informasi tentang tidak lanjut isi surat dan komentar dari Bupati, Yulis Juwaidi selaku Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Sampang saat di hubunggi melalui jaringan telpon hingga berita ini di tulis belum mendapat respon.

Sekedar diketahui, usulan Plt Bupati Sampang di kirim oleh DPRD setempat kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 1 Juli 2015 kemarin, salah satunya tentang kondisi kesehatan Bupati yang berdampak terhadap lambatnya proses pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan strategis. (pur)
Inilah foto copy isi surat balasan Gubernur Jawa Timur yang diduga asli dan berhasil di peroleh pemburuonline.com.

Anggota Kodim 0826 Pamekasan Bantu Warga Kesulitan Air

PAMEKASAN - Musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan mulai melanda sejumlah titik di wilayah yang identik dengan slogan Bumi Gerbang Salam. Salah satunya di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan.
Kekeringan tersebut mengakibatkan sejumlah sumur petani, khususnya yang ada di area persawahan mulai kering. Sehingga para petani kesulitan untuk menyiram tanaman tembakau mereka. "Kita coba untuk mengetahui kesulitan petani di desa binaan, dan kita membantu warga untuk mengalirkan air dari embung," kata Serda Witono, Babinsa Koramil Palengaan, Sabtu (8/8/2015).

"Kita juga membantu warga yang sedang mengalirkan air dari embung. Sebab air dari embung dialirkan dengan menggunakan pompa air untuk keperluan petani menyiram tembakau," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kepada pimpinan mereka untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait. Agar masrakat bisa mendapatkan air bersih, selain untuk kebutuhan menyiram tembakau. "Untuk sementara kita minta warga agar lebih hemat dalam pemakaian air, dan jangan berlebihan. Hemat air," jelasnya.

Sementara salah satu petani asal desa setempat, Mustowir mengatakan, pihaknya harus mengalirkan air dari embung yang ada untuk disimpan di penampungan yang ada di area persawahan. "Air yang dialirkan ini kita tampung di kolam penampungan yang dibuat di tengah sawah. Selanjutnya dipergunakan untuk menyiram tanaman tembakau," kata Mustowir.

Namun demikian, embung yang ada di desa tersebut tidak hanya digunakan dirinya. Tetapi warga lain juga memanfaatkan keberadaan embung yang diperuntukkan untuk lahan seluar 7,5 hektar. "Kami atur secara bergantian untuk mengambil air, karena air yang ada juga sedikit," jelasnya.

Warga juga mengelukan sulitnya mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Sehingga mereka berharap uluran tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Jadi kita harap pemerintah bisa melihat kondisi riil di desa kami, bagaimanapun kita juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan memasak," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, dari 13 kecamatan di Pamekasan, hanya dua kecamatan yang dinyatakan bebas dari peristiwa kejadian. Sementara 11 kecamatan lainnya masuk kategori rawan kekeringan. (pur)

Kodim 0826 Pamekasan Awasi Distribusi Raskin di Pamekasan

PAMEKASAN - Kodim 0826 Pamekasan mengerahkan Babinsa Koramil, untuk mengawasi pendististribusian program bantuan beras untuk warga miskin (raskin) di sejumlah titik di Pamekasan.

Salah satunya di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, yang juga tidak lepas dari pengawasan Babinsa. "Sesuai petunjuk Dandim Pamekasan, kami melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian raskin. Agar tidak terjadi lagi penyelewengan," kata Seka Soleh, Babinsa Koramil Pakong, Jum'at (7/8/2015).

Banyaknya persoalan yang muncul dalam program raskin, seperti proses pengiriman yang tidak kunjung sampai kepada penerima hingga validitas data yang tidak akurat. Menjadi alasan untuk dilakukan pengawasan.

"Penyelewengan program bantuan raskin di Pamekasan, sampai saat ini belum selesai. Hal ini berakibat pada tingkat kepercayaan aparat penegak hukum," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pendistribusian di Desa Pakong dilaksanakan bersama Plt Kades Pakong, Moh Rifki sebanyak 6.975 kilo gram (kg) atau sebanyak 465 sak x 15 kg, yang dibagikan kepada 930 kepala keluarga (KK).

"Raskin yang dibagikan merupakan jatah Agustus 2015, dengan jatah (desa Pakong) sebanyak 6.950 kg, sesuai dengan daftar penerima sebanyak 435 KK," jelasnya.

Namun demikian, persoalan lain muncul ketika data penerima raskin di Desa Pakong, berbeda dengan data sebelumnya. Yakni sebanyak 435 KK untuk data lama, serta sebanyak 930 KK data terbaru. "Hasil kesepakatan bersama antara Plt Kades dan para Pamong serta para warga, untuk raskin dibagi rata 7,5 kg per KK. Sehingga semua warga miskin menerima bantuan raskin," pungkasnya. (pur)