Seluruh Wartawan “PEMBURU” Dalam Menjalankan Tugas, dibekali Tanda Pengenal,(Id Card), atau Surat Tugas yang masih berlaku dan Namanya Tercantum di Kanal Redaksi, Laporkan segera pada kami segala bentuk dan tindakan melanggar hukum yang mengatasnamakan Media "pemburuonline.com" di E-mail.pemburuonline@gmail.com/achmadims@gmail.com Wartawan "PEMBURU" Dilarang Keras menerima pemberian Bingkisan atau amplop dalam bentuk apapun dari narasumber..!

Slider

Berita Metropolis

BERITA TNI / POLRI

BERITA POLHUKAM

BERITA PASURUAN

Berita Nasional

Galery Ekonomi & Bisnis

TNI AL Marinir Melatih Puluhan Wartawan Menembak

PASURUAN - Puluhan wartawan dari berbagai media yang bertugas di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Selasa siang tadi (10/03/2015) tadi, mendapatkan pelatihan menembak dari marinir yang bertugas di Makolatmar Grati, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pantauan wartawan, sebelum memulai menembak puluhan wartawan ini terlebih dulu mendapatkan arahan dari Makolatmar yang bertugas sebagai pelatih tembak, terkait tata cara menembak yang benar dan aman. Tampak, beberapa orang diantara mereka ini begitu antusias mendengarkan arahan yang disampaikan oleh pihak makolatmar tersebut.

"Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan wartawan ketahui, sebelum melakukan latihan menembak. Yang pertama, rekan-rekan harus berhati-hati dalam memegang pistol, jangan sekali-kali mengarahkan pistol ke arah temannya. Karena khawatirnya takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Letkol Marinir Purnomo, Pasi Intel Makolatmar Grati kepada sejumlah wartawan.

Usai diberi arahan, pihak makolatmar membagi para wartawan ini menjadi dua kelompok. Yakni, kelompok pertama dan kedua. Setelah dibagi kelompok, beberapa orang wartawan yang masuk kelompok pertama diberikan kesempatan terlebih dulu, untuk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN berkaliber 9, keluaran tahun 1960-an.

Beberapa saat kemudian, sejumlah wartawan ini terlihat bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke sebuah gambar yang menjadi target sasaran. Meski begitu, tak sedikit dari para pewarta ini yang masih terlihat grogi saat melakukan penembakan.

Kondisi ini membuat pistol yang digunakan untuk menembak itu menjadi goyang. Sehingga banyak peluru yang dikeluarkan dari pistol mereka ini meleset dan tidak sampai ke target sasaran.

"Ini saya baru pertama kali menembak. Ternyata menembak itu tak mudah ya. Butuh konsentrasi dan ketenangan pada saat menembak agar bisa sampai sasaran," ujar Robert Ardiyan salah satu wartawan dari media cetak yang kala itu ikut dalam latihan tembak ini. (pur)

Danrem 084/BJ Silaturahmi Ke Stasiun TVRI Jawa Timur

SURABAYA - Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad didampingi Perwira Staf Korem mengadakan kunjungan dan silaturahmi ke Stasiun TVRI Jawa Timur, Selasa (10/3). Dengan kunjungan dan silaturahmi ini, diharapkan dapat tetap terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis diantara kedua lembaga ini.

Ketika menyambut kedatangan Danrem 084/BJ dan rombongan, Kepala Bidang Pemberitaan Herman mewakili Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur mengucapkan selamat datang, merasa bangga dan terhormat telah dikunjungi oleh Danrem. TVRI Jawa Timur siap membantu dan mendukung Korem 084/BJ dan jajaran, jika ada berita atau rekaman video kegiatan Korem yang ingin dipublikasikan ke masyarakat luas melalui TVRI. Pada dasarnya TVRI ingin mempublikasikan hal-hal yang aktual, faktual, menarik dan yang paling penting harus bermanfaat untuk masyarakat luas. Informasi pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD, Taruna Akademi TNI dan SMA Taruna Nusantara juga dapat dipublikasi melalui TVRI.

Danrem 084/BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad mengucapkan terimakasih dan ingin meningkatkan hubungan baik dan harmonis yang telah dijalin selama ini. Korem 084/BJ dan jajaran mengharapkan dukungan, bantuan dan kerjasama TVRI dalam mempublikasikan kegiatan Korem. Program-program pemberitaan tentang  pedesaan,  petani dan pengembangan sektor pertanian untuk mendukung tercapainya Swasembada Pangan Nasional seperti yang sudah dicanangkan Bapak Presiden RI, hendaknya juga menjadi perhatian TVRI. Selain itu, jika ada pemberitaan perbuatan oknum atau berita negatif tentang Korem 084/ Bhaskara Jaya dan jajaran, mohon hendaknya diadakan konfirmasi pendahuluan guna bersama-sama memberikan klarifikasi, agar berita tersebut tidak bias serta mengganggu stabilitas keamanan dan situasi yang sudah kondusif di wilayah.

Setelah diadakan tatap muka dan dialog, dilanjutkan dengan peninjauan ke ruangan-ruangan studio 1, 2 dan 3 serta Master Control. Dalam peninjauan juga dipaparkan tentang keberadaan peralatan khusus TVRI yang sudah ketinggalan teknologi namun karena pemeliharaan yang baik, sampai sekarang peralatan tersebut masih bisa berfungsi dengan baik walaupun terbatas.

Hadir dalam acara kunjungan dan silaturahmi, Danrem 084/BJ dan para Kasi, acara kunjungan berlangsung aman, tertib dan lancar. (Pen084).

Tim 9 Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan Komnas HAM

JAKARTA - Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan konsultasi terkait somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilayangkan Penyidik Bareskrim Mabes Polri.
Tim 9

Pantauan Okezone, Ketua Tim 9 Buya Syafii Maarif datang ke kantor JK, didampingi oleh Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie serta para anggotanya, yakni Bambang Widodo Umar, Imam B. Prasodjo dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, Presiden Jokowi harus turun tangan terkait somasi yang diberikan kepada Komnas HAM. Menurutnya, perlahan-lahan orang yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dikriminaslisasi.

"Semua laporan orang-orang pendukung KPK, Komnas HAM disomasi ini sudah berlebihan. Ini bisa berbahaya, dan ini tidak sehat dalam demokrasi," ujar Jimly di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Selasa (10/3/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) tersebut menambahkan, sampai saat ini Komnas HAM tidak bisa bekerja, lantaran telah disomasi oleh Mabes Polri. Padahal kata Jimly, kedudukan Komnas HAM sama dengan kepolisan.

"Komnas HAM itu lembaga simbolik dimaksudkan untuk menjamin perlindungan HAM, jadi kedudukan Komnas HAM sama pentingnya dengan polisi, kalau pelemahan ini didiamkan ini pelemahan generasi kita," tegasnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Mabes Polri melayangkan somasi kepada Komnas HAM melalui surat tertanggal 8 Februari 2015, disinyalir somasi tersebut diberikan karena Komnas HAM melakukan penyelidikan atas penangkapan Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto (BW).

Bareskrim menunjuk kantor Advokat dan Penasihat Hukum Yunadi & Associates yang diwakili oleh Fredrich Yunadi, Irjen Aryanto Sutadi, Ricco Akbar, Hariadi, dan HM Yasin untuk melayangkan somasi ke Komnas HAM.

Somasi dituangkan dalam surat kuasa khusus bernomor 202/YA-FY/PND-HAM/ Bareskrim/SK/PID/II/15 tertanggal 5 Februari 2015.

"Somasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara berdasarkan komisioner lainnya sebagaimana pernyataan sikap Komnas HAM di media pada Rabu, 4 Februari 2015 atas hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa dugaan kriminalisasi pimpinan KPK merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri," bunyi somasi tersebut.(fid)

KY Akan Panggil Hakim Sarpin pada Awal April

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) berencana memanggil Hakim Sarpin Rizaldi pada awal April terkait putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

Hakim Tunggal Sidang Praperadilan BG, Sarpin.
Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, usai melaporkan gratifikasi berupa keris dan sejumlah barang adat yang didapatnya dari masyarakat Nagari Luak 50, Pagaruyung Padang.
"Yang bersangkutan (Sarpin) belum dipanggil. Kalau kesimpulan sementara akan dipanggil kemungkinan awal April," kata Syahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).

Dia menyatakan panggilan terhadap Hakim Sarpin nantinya dilakukan untuk meminta klarifikasi terhadap tuduhan melanggar kode etik dalam memutus praperadilan BG.

"Kalau enggan hadir nantinya, itu hak dia. Namun, KY memberi kemudahan untuk klarifikasi. Tapi kalau mereka tidak gunakan hak itu membela diri, berarti kan merugikan diri sendiri," ungkapnya.
KY tetap akan menyimpulkan dan memutus sesuai data dan fakta yang didapat dari hasil investigasi, meski tanpa klarifikasi dari Hakim Sarpin sebagai terlapor.

"KY akan memutus sesuai data yang KY dapat tanpa ada klarifikasi dari pihak terlapor," tandasnya.
Terkait dugaan telah melanggar kode etik dengan menabrak aturan mengenai hukum acara, kata Syahuri, KY masih melakukan pendalaman sesuai kaidah-kaidah dari kode etik.

"Soal menabrak undang-undang kan biasa, karena hakim punya hak itu. Tapi dalam hal ini menjadi pembicaraan publik, dan itu memang jadi perhatian. Maka itu, akan diteliti ada atau tidaknya penabrakan norma-norma undang-undang itu," simpulnya.(pur)

Prabowo Minta Pemerintah Jangan Takut Asing Terkait Eksekusi Mati

BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat bicara soal eksekusi terpidana mati kelompok Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurutnya, Indonesia tak perlu takut dengan intervensi serta tekanan dari negara lain.‬
Eksekusi Bali Nine, Prabowo Minta Pemerintah Jangan Takut Asing

"Kalau ada tekanan dari negara-negara asing, saya kira kalau mencari negatifnya akan menjadi tekanan. Tapi kalau kita berpikir itu adalah upaya pemerintah melindungi rakyatnya, saya kira (pemerintah) melakukan kewajibannya‬," terang Prabowo di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2015).

Menurut Prabowo, ‪eksekusi mati merupakan salah satu hak dari lembaga eksekutif dan juga hak konstitusi. Penanganan kepada kedua terpidana kasus narkoba yang akan dihukum mati ini juga harus dipikirkan baik-baik, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaku narkoba di Indonesia sangat berbahaya.

"‪Jadi hukuman mati itu masih dianggap sebagai penangkal. Tapi tentunya pelaksanaannya bisa fleksibel. Yang paling penting adalah kepentingan nasional kita. ‬Kita pun juga berusaha membela warga negara kita yang di luar negeri," ungkapnya.

Kata dia, banyak warga negara Indonesia yang menunggu hukuman mati di luar negeri. Di mana mereka juga berharap pengampunan, keringanan atau pembebasan. "Indonesia butuh banyak kawan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak," pungkasnya.(pur)

Operasi Pasar Ratusan Warga Rela Antri Demi Beras Murah

PASURUAN - Ratusan warga rela mengantri panjang demi bisa mendapatkan beras dengan harga murah, yang dijual oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan pada saat menggelar operasi pasar di Pasar Wonorejo, Selasa, (10/03/2015).

Gatot Sutanto, Kasi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag kabupaten setempat mengatakan, bahwa dilakukannya operasi pasar itu ialah sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menekan harga beras yang saat ini melonjak tinggi.

"Operasi pasar yang kami gelar ini sudah kelima kalinya, dan telah kami lakukan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan," kata Gatot kepada beritajatim.com saat ditemui di lokasi.

Gatot menjelaskan, bahwa dalam operasi pasar ini setiap kecamatan dibatasi 7,5 ton beras. Bahkan, para warga yang mau membeli beras tersebut juga dibatasi hanya dapat 5 kg dengan harga Rp 7300 untuk per kilogram. "Intinya warga di setiap kecamatan yang mendapat beras ada sekitar 1500 warga," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau beras yang dijual itu tidaklah sama dengan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Sebab menurutnya kalau raskin sudah ditentukan oleh pihak desa setempat dan hanya dijual kepada warga yang benar-benar kurang mampu. Selain itu kata dia, beras yang dijual di pasar Wonorejo itu merupakan beras cadangan pemerintah yang memiliki kualitas sedang.

"Karena harga beras yang dijual di pasaran sendiri harganya sudah tinggi. Yakni, untuk beras medium IR 64 sudah dijual dengan harga Rp 10.000 untuk per kilogramnya, berbeda dengan harga beras yang kami jual hari ini. Namun, kami tetap menghimbau kepada warga yang membeli beras ini agar benar-benar untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali," pungkasnya. (pur)

Indonesia Kehilangan Sosok Tegas Berantas Korupsi

Almarhum Marwan Efendy
SURABAYA  - Innalilahi wainnailaihi rojiun, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Prof Dr Marwan Effendi meninggal dunia pada Senin malam di sebuah Rumah Sakit di Kuala Lumpur Malaysia.

Mantan Jampidsus ini meninggal akibat serangan jantung. Sosok yang dikenal tegas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini akan dikebumikan di Bogor. Saat ini jenazah dalam perjalanan dari Malaysia ke Bogor.

Banyak yang kehilangan dengan meninggalnya Marwan ini, seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Konsumen Nasioanal (LPKN), Jawa Timur Achmadi MS.

Achmadi mengenal Marwan sewaktu menjabat sebagai Kajati Jatim, Marwan dikenal sebagai sosok yang baik, ramah tapi tegas dalam penegakan hukum.

Bapak Marwan juga dinilai sebagai sosok yang berpikiran up to date, selalu punya pandangan yang maju. Tidak kenal kompromi untuk hal penegakan hukum.

"Dan yang terpenting kita adalah kehilangan sosok yang sangat peduli akan penegakan hukum di Indonesia, terutama kejaksaan, semoga akan tumbuh Marwan-Marwan berikutnya di kejaksaan seperti beliau. Selamat jalan Pak Marwan, semoga Khusnul Khotimah...Amin, " ucap Achmadi. (uci/pur)

Pengurus PPM Kota Surabaya Silaturahim dan Audiensi dengan Danrem 084/BJ

SURABAYA - Pengurus PPM Kota Surabaya mengadakan kunjungan  dan silaturahim ke Korem 084/Bhaskara Jaya. Kasrem 084/BJ Letkol Inf Agung Dwi Kuncoro mewakili Danrem 084/BJ menerima silaturahim dan audiensi 13 orang pengurus PPM Kota Surabaya di ruang Merah Makorem 084/BJ, Jumat (30/1).
 
Dalam dialog dengan pengurus PPM,  Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf M. Nur Rahmad yang diwakili Kasrem 084/BJ Letkol Inf Agung Dwi Kuncoro menyampaikan selamat datang di Makorem 084/BJ kepada pengurus PPM kota Surabaya. Untuk mempererat silaturahim, Kasrem 084/BJ memperkenalkan para perwira staf Korem 084/BJ kepada pengurus PPM.

Ketua PPM kota Surabaya  Fajar S, SH, yang merangkap sekretaris umum Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Jatim, yang juga menjadi Dosen Universitas 45, menyampaikan harapan dan permohonan adanya pembinaan mental spiritual dan kejuangan dari Korem 084/BJ. Ketua PPM juga berkeinginan bisa meminta bantuan pembinaan/pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan Militer (PPM) dan Bela Diri Militer (BDM) untuk para anggota Resimen Yudha Putra.

Lebih jauh Ketua PPM juga menyampaikan bahwa informasi bahwa anggota PPM kota Surabaya banyak yang mempunyai profesi sebagai Advokat/pengacara dan guru. Para pengacara yang juga anggota PPM ini dapat dibina untuk lebih mengutamakan pengabdian profesinya dalam memberikan bantuan hukum kepada keluarga besar TNI (KBT). Sementara itu yang berprofesi sebagai guru maupun dosen di Perguruan Tinggi juga mengabdikan profesinya untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan 45 kepada anak didiknya dan keluarga besar PPM.

Hadir dalam acara silaturahim dan audiensi, Kasrem 084/BJ, Para Kasirem, Ketua dan pengurus PPM kota Surabaya serta para perwira Korem 084/BJ, acara berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Pen084/pur).

Hendro : Solusi Atasi Konflik KPK-Polri Lantik Budi Gunawan

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono menyatakan prihatin atas perseteruan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya prihatin dengan perseteruan antar elit pemimpin politik bangsan kita, yang kemudian menajam kepada pertentangan antara para penegak hukum," kata Hendropriyono, Jumat (23/1/2015).

Kata Hendropriyono, untuk menyelesaikan perseteruan KPK vs Polri itu, maka yang harus diselesaikan adalah masalah politik. "Barulah kemudian masalah hukum," ujar Hendro.

Berlarutnya penyelesaian, tambah Hendro, membuat terjadinya pembunuhan karakter, dari masing-masing yang bertikai. "Masyarakat kita yang paternalistik ini menjadi bingung, sehingga dapat memicu terjadinya kegoncangan sosial," ungkapnya.

Dalam realitas yang goncang itu, hukum praktis akan kehilangan daya rekatnya. "Karena itu kebijakan yang paling arif adalah segera saja lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena itu merupakan penyelesaian politik," kata dia.

Hendro menambahkan, usai penyelesaian politik, barulah selesaikan persoalan hukum sebagaimana mestinya. "Karena hukum toh tidak mengenal diskriminasi. Selanjutnya mari kita bersatu kembali, menghadapi ancaman terhadap bangsa yang sudah di depan mata. Hanya dengan persatuan langkah politik dan hukum, ancaman tersebut bisa kita hadapi bersama," tutupnya.
(ugo)

Sempat Bantah Tangkap BW, Wakapolri Kecolongan?

JAKARTA - Kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah beredar di kalangan grup komunikasi jurnalis sekira pukul 08.00 WIB pagi. Upaya mencari konfirmasi pun dilakukan ke berbagai pihak. Kabar simpang siur langsung menyeruak.

Salah satu media mendapat konfirmasi dari juru bicara KPK, Johan Budi, benar bahwa BW, -sapaan Bambang Widjojanto-, dibawa oleh penyidik Bareskrim, berdasar pengakuan ajudan BW.

Wartawan yang berada di Mabes Polri juga mendapatkan informasi dari salah satu petugas di sekitar Bareskrim Mabes Polri, bahwa beberapa saat sebelumnya BW yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam dibawa ke dalam gedung Bareskrim.

Tapi KPK melalui twitternya merilis bantahan penangkapan dari Wakapolri Badrodin Haiti. Tidak ada penangkapan BW oleh Bareskrim Mabes Polri, yang kemudian diungkapkan Johan Budi saat diwawancara salah satu televisi nasional.

Sempat muncul pertanyaan, jika benar BW tidak ditangkap Bareskrim, lalu siapa yang membawa BW? Isu penculikan sempat menyeruak, tapi ditepis karena BW bukanlah orang biasa yang mudah dibodohi, apalagi pengalamannya di dunia hukum cukup lama.

Selang beberapa menit, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny Sompie, muncul ke hadapan media. Dia menegaskan bahwa benar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. Kemunculan Sompie, mengakhiri kesimpangsiuran ditangkap tidaknya BW.

Saat dikonfirmasi mengenai kesimpangsiuran tersebut, Sompie mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melayani wartawan perihal kesimpangsiuran penangkapan.

“Saya mendapatkan perintah untuk melayani teman-teman,” katanya.
Jika demikian mengapa Komjen Badrodin Haiti membantah saat dikonfirmasi KPK? Apakah Badrodin tidak tahu? Mungkinkah penyidik KPK membawa BW tanpa sepengetahuan Plt Kapolri tersebut?
(ris)