Seluruh Wartawan “PEMBURU” Dalam Menjalankan Tugas, dibekali Tanda Pengenal,(Id Card), atau Surat Tugas yang masih berlaku dan Namanya Tercantum di Kanal Redaksi, Laporkan segera pada kami segala bentuk dan tindakan melanggar hukum yang mengatasnamakan Media "pemburuonline.com" di E-mail.pemburuonline@gmail.com/achmadims@gmail.com Wartawan "PEMBURU" Dilarang Keras menerima pemberian Bingkisan atau amplop dalam bentuk apapun dari narasumber..!

Slider

Berita Metropolis

BERITA TNI / POLRI

BERITA POLHUKAM

BERITA PASURUAN

Berita Nasional

Galery Ekonomi & Bisnis

Komjen Budi Gunawan Menjadi Calon Kuat Wakapolri

JAKARTA  - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan menyampaikan sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai pemilihan jabatan untuk Wakapolri. Menurut Anton, Polri masih fokus untuk segera memiliki Kapolri sebagai pimpinan tertinggi.

"Pak Badrodin (Wakapolri) yang penting Kapolri dulu," ujar Anton di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Terkait adanya wacana pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakapolri, Anton menuturkan hal itu diserahkan sepenuhnya ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

Namun, Anton mengisyaratkan Kepala Lemdikpol yang sempat dicalonkan Presiden Joko Widodo itu sebagai Kapolri akan menjadi salah satu kandidat kuat sebagai Wakapolri.

"Nanti terserah Wanjakti soal Wakapolri, tapi salah satu kandidat utama terkuat Pak BG. Tapi, harus melewati mekanisme Wanjakti, kemudian persetujuan presiden," pungkasnya.

Hari ini, Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan dengan DPR di Senayan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebutkan bahwa dirinya sudah menjelaskan kepada para legislator tentang batalnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, serta pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru.

"Mengingat bahwa pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketenangan, maka kami mengajukan Kapolri yang baru," ungkap Jokowi.
(MSR/pur)

Ditolak PTUN, Terpidana Mati Bali Nine Berencana ke MK

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak upaya perlawanan dua terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Senin (6/4/2015).

Upaya perlawanan tersebut diajukan terkait dengan penerapan Undang-undang Grasi oleh Presiden dalam menolak grasi yang diajukan kedua terpidana. Penolakan yang diberikan oleh PTUN membuat upaya mencari keadilan bagi para terpidana mati kian panjang.

Kuasa hukum terpidana mati Bali Nine, Todung Mulya Lubis, mengaku kecewa atas putusan PTUN untuk menolak perlawanan ini. Meski demikian, Todung mengaku tidak akan menyerah dan terus mengupayakan pengampunan bagi Myuran dan Andrew.

"Putusan PTUN tentu jauh dari harapan kami, tapi ini bukanlah akhir dari upaya kami dalam memperjuangkan hak asasi kedua terpidana," jelas Todung dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone.
Meski ditolak PTUN, pihaknya akan mengajukan Constitutional Review atau pengujian konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selanjutnya, kami akan menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya untuk melindungi hak-hak klien kami. Besok kami akan mengajukan Constitutional Review ke MK. Kami akan tetap berupaya mencari keadilan yang belum kami dapatkan di PTUN Jakarta," jelas dia.

Dikatakan Todung, pemerintah harus memberikan keringanan terhadap terpidana karena beriktikad untuk berubah.

"Tim pengacara mengharapkan pemerintah untuk menghormati inisiatif terpidana untuk berubah. Mengingat keduanya telah menjalani proses rehabilitasi yang panjang setelah menjalani masa tahanan sekitar sepuluh tahun lamanya," tegas mantan pendukung Jokowi saat Pilpres 2014 kemarin.

Todung pun menagih komitmen Jokowi untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) saat kampanye Pilpres kemarin.

"Sebarapa jauh lagi kita harus berupaya untuk meniadakan hukuman mati. Saya berharap kita bisa konsisten menghormati HAM sesuai dengan janji pemerintah pada masa kampanye," tutur Todung.

Sementara Leonard Arpan Aritonang, anggota tim kuasa hukum terpidana mati kasus Bali Nine menyatakan bahwa penolakan ini bukanlah akhir dari upaya tim kuasa hukum untuk mengupayakan pengampunan bagi kedua terpidana.

"Kami siap berangkat ke Mahkamah Konstitusi. Ada juga teman-teman dari Kontras, Inisiator Muda dan Imparsial yang akan menemani Andrew dan Myuran dalam Constitutional Review ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

"Kami sepakat bahwa meskipun mereka terpidana, mereka tetap berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya," pungkasnya.(pur)

Menkumham Disebut Tak Komitmen Berantas Korupsi

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Trisakti Profesor Abdul Fickar Hadjar, menyesalkan pernyataan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, yang tidak lagi mempunyai komitmen. Hal ini diindikasikan dengan sikapnya yang ingin mengoreksi Peraturan pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012.
"Pemerintah dalam hal ini Memkumham saat ini tidak mempunyai komitmen lagi terhadap pemberantasan korups," ujar Fickar ICW Kalibata, Jakarta, Senin (6/4/2015).

"Hal ini diindikasikan dengan sikapnya yang ingin mengoreksi PP No.99 Tahun 2012, tentang Perubahan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang memperketat pemberian remisi terhadap terpidana Korupsi, Terorisme, Narkoba dan Kejahatan yang membahayakan negara," tambahnya.

Lanjut dia, bahwa Menkumham mempersoalkan mengenai PP dalam penetapan remisi koruptor tersebut. Menjadi salah satu indikator pemerintah saat ini sudah tidak mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Saya berpendapat bahwa Menkumham mempersoalkan mengenai PP penetapan remisi menjadi indikator pemerintahan sekarang sudah tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika dia punya komitmen, maka dia akan melakukakan segala sesuatu untuk memberantas," imbuhnya.

Dalam hal ini Fickar menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi itu di awal reformasi. Kita melahirkan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang tentang perlindungan saksi. "Dalam hal ini salah satu bagian dari komitmen untuk memberantas korupsi," tambahnya

Kendati demikian LKHPN, lembaga yang khusus menampung laporan kekayaan pejabat negara, dan kemudian diambil alih oleh KPK. Kita menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime. Lembaga seperti PPATK, KPK, LPSK tersebut sudah menjadi bagian komitmen pemberantasan korupsi dengan hal ini tinggal melanjutkan.(raw/pur)

Otak Perampasan Motor Andik Tato Dihadiahi Timah Panas

PASURUAN - Polisi terpaksa melumpuhkan kaki kanan Andik Sulistyo alias Andi Tato (36), seorang pelaku kejahatan, yang kerapkali otaki sejumlah perampasan motor di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Upaya itu dilakukan, lantaran pada saat akan ditangkap pelaku justru melawan petugas.

"Kami terpaksa lumpuhkan kaki kanannya dengan tembakan. Sebab pada waktu akan ditangkap dia (Andi.red) justru berusaha menyerang petugas," ujar Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Saswito kepada sejumlah wartawan, saat ditemui di halaman Mapolresta Pasuruan, Senin (6/4/2015).

Wakapolresta menjelaskan, bahwa selama ini dalam aksinya, pelaku yang tinggal di jalan Garuda, Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan tersebut beraksi bersama BU (16), yang sudah ditangkap sebelumnya. Berdasarkan data yang ada di kepolisian, kedua pelaku ini sudah beraksi di empat tempat kejadian perkara di Kota Pasuruan, diantaranya yaitu di jalan Slagah, Lapangan Petahunan, SPBU Karangketug dan Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, kota setempat.

"Dari tangan Andi Tato dan BU ini, kami berhasil menyita satu unit Yamaha Jupiter MX, Yamaha Jupiter Z, Honda Supra dan Yamaha Mio serta dua buah celurit. Serta serbuk mesiu bahan membuat bom ikan atau bondet," terangnya.

Selain menangkap Andi Tato. Pihak kepolisian setempat juga membekuk tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor bernama Ricky Alex Nofa (22) warga Kalibokor, Pucangsewu, Gubeng, Surabaya. Ia tercatat sekali melakukan aksi kejahatannya di Perum Sinari, Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek. Dari remaja ini diamankan Honda Vario Tehno bernopol N 5947 TAL.

"Serta pelaku lain bernama Hidayatullah (24) dan M Sayum (21). Keduanya merupakan warga Desa Ampelbanjar, Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Dua remaja ini tercatat melakukan pencurian motor di Masjid Baiturrahman Purutrejo. Dari kedua pelaku ini disita Honda Vario warna pink tanpa nopol dan Honda Vario warna merah bernopol N 5714 XQ," ucap Saswito.

Lebih lanjut, Saswito mengatakan, kalau pihaknya juga berhasil mengamankan Ahmad Cahyono (31), seorang penadah kendaraan sepeda motor hasil curian. Pria yang merupakan warga Dusun Palang, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan tersebut ditangkap polisi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

"Dari Cahyono ini kami amankan tiga Yamaha Jupiter MX bernopol N 6778 WJ, N-4540 WD, dan satu lag tanpa plat nomor, serta sebuah Yamaha Vixion bernopol N 4934 TAW, dan mobil Honda Stream," pungkasnya. (pur)

Waseksjen Ridwan Hisjam: Tak Ada Perpecahan di Golkar

SURABAYA - Wasekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Ridwan Hisjam meminta agar kader PG di Jatim tetap berada di satu barisan.

Ini menyusul adanya Surat Keputusan (SK) yang menyeret-nyeret beberapa nama kader Golkar di Jatim, masuk ke barisan Munas Ancol. Salah satunya, Sabron Djamil Pasaribu, yang mengaku tidak tahu menahu soal SK dukungan ke salah satu kubu tersebut.

"Saya di sini atas undangan yang ditandatangani Pak Edi Kuntadi (Plt Ketua Golkar Jatim) dan Gesang Budiarso (sekertaris). Undangan ini, saya sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar hasil Munas Bali. Saya menyampaikan, agar kader di Jawa Timur ini jangan ikut-ikut persoalan di pusat yang nggak jelas ujung pangkalnya," tegas Ridwan kepada wartawan usai rapat pleno di kantor DPD PG Jatim, Senin (6/4/2015).

Dia melanjutkan, karena persoalan elit politik partai di pusat itu, Golkar di Jatim, akhirnya ikut pecah. "Kita ini sudah berjuang berdarah-darah membesarkan Golkar di Jatim. Masak sih, gara-gara tanggal Munas saja, kita jadi seperti ini. Ini kan masalahnya Munas 2014 atau Januari (2015), kemudian jadi berantakan. Ini kan ya gak masuk akal," katanya.

Mantan Ketua DPD PG Jatim ini mengingatkan, agar kadernya di provinsi timur Pulau Jawa ini, tetap solid. Sebab, persoalan di internal partai masih dalam sengketa dan menunggu putusan pengadilan.

"Kita kok ikut-ikut masalah gak jelas. Kita ajak kembali kader ke jalan yang benar sesuai AD/ART. Tidak ada Munas Bali, tidak ada Munas Ancol, yang ada hanya Munas Riau. Karena dua-duanya masih dalam sengketa. Kader Golkar harus taat pada AD/ART," jelasnya.

"Saya minta kader Golkar Jawa Timur, yang sudah bergabung dengan ISIS (Ikut Sana Ikut Sini), untuk segera kembali sesuai AD/ART, tidak ada perpecahan di tubuh Golkar. Saat ini, Golkar masih satu, yaitu kembali ke Munas Riau (setelah putusan sela PTUN, red), yang diketuai ARB (Aburizal Bakrie) dan Sekjen Idrus Marham," imbuhnya.

Dia meminta kader partai untuk menunggu keputusan pengadilan. Lebih baik, kata dia, kader Golkar di akar rumput bersabar sampai keputusan pengadilan dinyatakan inkracht.

"Saya juga sudah tanya ke beberapa orang soal SK dukung-mendukung di Jawa Timur. Saya juga sudah tanya Pak Sabron dan Bu Farida, katanya ngak tahu namanya diikut-ikutkan, saya tegaskan lagi, agar Jawa Timur tetap satu barisan, nggak usah ikut-ikut masalah di pusat," pungkasnya. (pur)

TNI AL Marinir Melatih Puluhan Wartawan Menembak

PASURUAN - Puluhan wartawan dari berbagai media yang bertugas di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Selasa siang tadi (10/03/2015) tadi, mendapatkan pelatihan menembak dari marinir yang bertugas di Makolatmar Grati, Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan pantauan wartawan, sebelum memulai menembak puluhan wartawan ini terlebih dulu mendapatkan arahan dari Makolatmar yang bertugas sebagai pelatih tembak, terkait tata cara menembak yang benar dan aman. Tampak, beberapa orang diantara mereka ini begitu antusias mendengarkan arahan yang disampaikan oleh pihak makolatmar tersebut.

"Ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan wartawan ketahui, sebelum melakukan latihan menembak. Yang pertama, rekan-rekan harus berhati-hati dalam memegang pistol, jangan sekali-kali mengarahkan pistol ke arah temannya. Karena khawatirnya takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Letkol Marinir Purnomo, Pasi Intel Makolatmar Grati kepada sejumlah wartawan.

Usai diberi arahan, pihak makolatmar membagi para wartawan ini menjadi dua kelompok. Yakni, kelompok pertama dan kedua. Setelah dibagi kelompok, beberapa orang wartawan yang masuk kelompok pertama diberikan kesempatan terlebih dulu, untuk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api jenis FN berkaliber 9, keluaran tahun 1960-an.

Beberapa saat kemudian, sejumlah wartawan ini terlihat bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke sebuah gambar yang menjadi target sasaran. Meski begitu, tak sedikit dari para pewarta ini yang masih terlihat grogi saat melakukan penembakan.

Kondisi ini membuat pistol yang digunakan untuk menembak itu menjadi goyang. Sehingga banyak peluru yang dikeluarkan dari pistol mereka ini meleset dan tidak sampai ke target sasaran.

"Ini saya baru pertama kali menembak. Ternyata menembak itu tak mudah ya. Butuh konsentrasi dan ketenangan pada saat menembak agar bisa sampai sasaran," ujar Robert Ardiyan salah satu wartawan dari media cetak yang kala itu ikut dalam latihan tembak ini. (pur)

Danrem 084/BJ Silaturahmi Ke Stasiun TVRI Jawa Timur

SURABAYA - Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad didampingi Perwira Staf Korem mengadakan kunjungan dan silaturahmi ke Stasiun TVRI Jawa Timur, Selasa (10/3). Dengan kunjungan dan silaturahmi ini, diharapkan dapat tetap terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis diantara kedua lembaga ini.

Ketika menyambut kedatangan Danrem 084/BJ dan rombongan, Kepala Bidang Pemberitaan Herman mewakili Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur mengucapkan selamat datang, merasa bangga dan terhormat telah dikunjungi oleh Danrem. TVRI Jawa Timur siap membantu dan mendukung Korem 084/BJ dan jajaran, jika ada berita atau rekaman video kegiatan Korem yang ingin dipublikasikan ke masyarakat luas melalui TVRI. Pada dasarnya TVRI ingin mempublikasikan hal-hal yang aktual, faktual, menarik dan yang paling penting harus bermanfaat untuk masyarakat luas. Informasi pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD, Taruna Akademi TNI dan SMA Taruna Nusantara juga dapat dipublikasi melalui TVRI.

Danrem 084/BJ Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad mengucapkan terimakasih dan ingin meningkatkan hubungan baik dan harmonis yang telah dijalin selama ini. Korem 084/BJ dan jajaran mengharapkan dukungan, bantuan dan kerjasama TVRI dalam mempublikasikan kegiatan Korem. Program-program pemberitaan tentang  pedesaan,  petani dan pengembangan sektor pertanian untuk mendukung tercapainya Swasembada Pangan Nasional seperti yang sudah dicanangkan Bapak Presiden RI, hendaknya juga menjadi perhatian TVRI. Selain itu, jika ada pemberitaan perbuatan oknum atau berita negatif tentang Korem 084/ Bhaskara Jaya dan jajaran, mohon hendaknya diadakan konfirmasi pendahuluan guna bersama-sama memberikan klarifikasi, agar berita tersebut tidak bias serta mengganggu stabilitas keamanan dan situasi yang sudah kondusif di wilayah.

Setelah diadakan tatap muka dan dialog, dilanjutkan dengan peninjauan ke ruangan-ruangan studio 1, 2 dan 3 serta Master Control. Dalam peninjauan juga dipaparkan tentang keberadaan peralatan khusus TVRI yang sudah ketinggalan teknologi namun karena pemeliharaan yang baik, sampai sekarang peralatan tersebut masih bisa berfungsi dengan baik walaupun terbatas.

Hadir dalam acara kunjungan dan silaturahmi, Danrem 084/BJ dan para Kasi, acara kunjungan berlangsung aman, tertib dan lancar. (Pen084).

Tim 9 Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan Komnas HAM

JAKARTA - Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan konsultasi terkait somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilayangkan Penyidik Bareskrim Mabes Polri.
Tim 9

Pantauan Okezone, Ketua Tim 9 Buya Syafii Maarif datang ke kantor JK, didampingi oleh Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie serta para anggotanya, yakni Bambang Widodo Umar, Imam B. Prasodjo dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Jimly Asshiddiqie mengatakan, Presiden Jokowi harus turun tangan terkait somasi yang diberikan kepada Komnas HAM. Menurutnya, perlahan-lahan orang yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dikriminaslisasi.

"Semua laporan orang-orang pendukung KPK, Komnas HAM disomasi ini sudah berlebihan. Ini bisa berbahaya, dan ini tidak sehat dalam demokrasi," ujar Jimly di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Selasa (10/3/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) tersebut menambahkan, sampai saat ini Komnas HAM tidak bisa bekerja, lantaran telah disomasi oleh Mabes Polri. Padahal kata Jimly, kedudukan Komnas HAM sama dengan kepolisan.

"Komnas HAM itu lembaga simbolik dimaksudkan untuk menjamin perlindungan HAM, jadi kedudukan Komnas HAM sama pentingnya dengan polisi, kalau pelemahan ini didiamkan ini pelemahan generasi kita," tegasnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Mabes Polri melayangkan somasi kepada Komnas HAM melalui surat tertanggal 8 Februari 2015, disinyalir somasi tersebut diberikan karena Komnas HAM melakukan penyelidikan atas penangkapan Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto (BW).

Bareskrim menunjuk kantor Advokat dan Penasihat Hukum Yunadi & Associates yang diwakili oleh Fredrich Yunadi, Irjen Aryanto Sutadi, Ricco Akbar, Hariadi, dan HM Yasin untuk melayangkan somasi ke Komnas HAM.

Somasi dituangkan dalam surat kuasa khusus bernomor 202/YA-FY/PND-HAM/ Bareskrim/SK/PID/II/15 tertanggal 5 Februari 2015.

"Somasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara berdasarkan komisioner lainnya sebagaimana pernyataan sikap Komnas HAM di media pada Rabu, 4 Februari 2015 atas hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa dugaan kriminalisasi pimpinan KPK merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri," bunyi somasi tersebut.(fid)

KY Akan Panggil Hakim Sarpin pada Awal April

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) berencana memanggil Hakim Sarpin Rizaldi pada awal April terkait putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

Hakim Tunggal Sidang Praperadilan BG, Sarpin.
Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri, usai melaporkan gratifikasi berupa keris dan sejumlah barang adat yang didapatnya dari masyarakat Nagari Luak 50, Pagaruyung Padang.
"Yang bersangkutan (Sarpin) belum dipanggil. Kalau kesimpulan sementara akan dipanggil kemungkinan awal April," kata Syahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).

Dia menyatakan panggilan terhadap Hakim Sarpin nantinya dilakukan untuk meminta klarifikasi terhadap tuduhan melanggar kode etik dalam memutus praperadilan BG.

"Kalau enggan hadir nantinya, itu hak dia. Namun, KY memberi kemudahan untuk klarifikasi. Tapi kalau mereka tidak gunakan hak itu membela diri, berarti kan merugikan diri sendiri," ungkapnya.
KY tetap akan menyimpulkan dan memutus sesuai data dan fakta yang didapat dari hasil investigasi, meski tanpa klarifikasi dari Hakim Sarpin sebagai terlapor.

"KY akan memutus sesuai data yang KY dapat tanpa ada klarifikasi dari pihak terlapor," tandasnya.
Terkait dugaan telah melanggar kode etik dengan menabrak aturan mengenai hukum acara, kata Syahuri, KY masih melakukan pendalaman sesuai kaidah-kaidah dari kode etik.

"Soal menabrak undang-undang kan biasa, karena hakim punya hak itu. Tapi dalam hal ini menjadi pembicaraan publik, dan itu memang jadi perhatian. Maka itu, akan diteliti ada atau tidaknya penabrakan norma-norma undang-undang itu," simpulnya.(pur)

Prabowo Minta Pemerintah Jangan Takut Asing Terkait Eksekusi Mati

BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat bicara soal eksekusi terpidana mati kelompok Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurutnya, Indonesia tak perlu takut dengan intervensi serta tekanan dari negara lain.‬
Eksekusi Bali Nine, Prabowo Minta Pemerintah Jangan Takut Asing

"Kalau ada tekanan dari negara-negara asing, saya kira kalau mencari negatifnya akan menjadi tekanan. Tapi kalau kita berpikir itu adalah upaya pemerintah melindungi rakyatnya, saya kira (pemerintah) melakukan kewajibannya‬," terang Prabowo di kediamannya, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2015).

Menurut Prabowo, ‪eksekusi mati merupakan salah satu hak dari lembaga eksekutif dan juga hak konstitusi. Penanganan kepada kedua terpidana kasus narkoba yang akan dihukum mati ini juga harus dipikirkan baik-baik, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaku narkoba di Indonesia sangat berbahaya.

"‪Jadi hukuman mati itu masih dianggap sebagai penangkal. Tapi tentunya pelaksanaannya bisa fleksibel. Yang paling penting adalah kepentingan nasional kita. ‬Kita pun juga berusaha membela warga negara kita yang di luar negeri," ungkapnya.

Kata dia, banyak warga negara Indonesia yang menunggu hukuman mati di luar negeri. Di mana mereka juga berharap pengampunan, keringanan atau pembebasan. "Indonesia butuh banyak kawan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak," pungkasnya.(pur)