sponsor

Slider

Deklarasi DPD KWRI Ciptakan Konsolidasi Wartawan: Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) DPD JAWA TIMUR, dibawa Komando Ir.Wisnu Wardana,SE,MM, Deklarasi pada hari Sabtu (27/09/2014), Wadah wartawan tersebut diharapkan menjadi wadah konsolidasi wartawan lintas media di wilayah Jawa Timur, DPD KWRI sendiri diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan wartawan. Sebab, KWRI merupakan wadah yang sifatnya nasional dan di daerah lain juga sudah terbentuk. Namun untuk pembukaan Cabang akan segera direalisasikan di seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ketua Bidang OKK (Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan), Abd. Syukur, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya setelah mengadakan Deklarasi, DPD KWRI Jawa Timur akan segera menata seluruh anggota dan calon anggota KWRI, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang selama ini KWRI, terjadi tumpang tindihnya kepengurusan di daerah yang belum maksimal. “Dalam Wadah DPD KWRI Jawa Timur, Abd. Syukur bertekad akan menyatukan seluruh elemen Jurnalis yang ada di Jawa Timur, dibawah bendera KWRI, Media Cetak dan Online yaitu PENA JATIM, di www.penajatim.net yang saat ini mulai penataan dan tahap rekriutmen dan penataan menagemen” ucap Abd. Syukur. Dalam wadah KWRI Jawa Timur, Kami juga memprogramkan diklat dan pembinaan untuk kewartawanan,” terang Abd. Syukur kepada wartawan yang meliput kegiatan tersebut diantaranya, Surabaya Metro, Pemburu, Memorandum, Radar Nusantara, Sinar Pagi Media, Kriminal Plus, Suara Hukum, dan masih banyak wartawan lain yang ikut meliput saat acara deklarasi.

Berita Nasional

Berita Metropolis

Berita Polhukam

Berita Sidoarjo

Berita Pasuruan

Berita Sumatera

Gallery Ekonomi & Bisnis

Polrestabes Musnahkan Sabu 3 Kilo Milik 5 Tersangka

SURABAYA - Pemusnahan barang bukti oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta, merupakan hasil ungkap dari Unit III Satuan Reskrim Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, membongkar jaringan peredaran dan jaringan sabu dengan barang bukti 3 kilo dan 5.000 butir pil ektasi dari tangan 5 tersangka.

Lima  tersangka itu adalah pertama Fretz Johan Rorimpandey alias Yahya alias Agus dengan barang bukti 2 Kg 6 ons 53,5 gram sabu, 4,946 butir pil extacy, kedua Benny Bactiar Sanjaya barang bukti 1 ons 83,84 gram sabu, ketiga Denny Yanto petugas amankan barang bukti 63,20 gram sabu. Sedangkan tersangka ke empat yaitu yaitu Zendi Shahriar dan Fajar Timor dengan barang bukti 5 ons sabu.

Pemusnahan ini dilakukan sesuai UUD no 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sesuai undang-undang wajib melakukan pemusnahan narkoba setelah dilakukan penahanan tersangka selama 7 hari.

"Pemusnahan ini disaksikan oleh Kepala BNN, Puslabfor Bareskrim Polri, Kejaksaan Negeri Suarabaya, Perak, PH (Pengacara), Dinkes, LSM Granat, Pejabat setempat dan RT,RW setempat," kata Setija.(rdi)

Jusuf Kalla : Pengumuman Kabinet Hari Ini Atau Besok

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan susunan kabinet hari ini. Kabar beredar Jokowi akan mengumumkan kabinetnya usai salat Jumat, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta awak media bersabar atas pengumuman kabinet tersebut.

"Tunggulah, sabar-sabar sedikit," ujar JK di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jumat (24/10/2014).

Saat kembali ditanya kapan resminya pengumuman tersebut, JK keceplosan membeberkan bahwa sedianya pengumuman kabinet tersebut akan dilakukan hari ini, atau paling lambat pada Sabtu 25 Oktober.
"Tunggu aja besok, atau hari ini," bebernya.

Sebelumnya, pada Rabu 22 Oktober 2014 Jokowi mengurungkan niatnya untuk mengumukan kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sementara, Kamis 23 Oktober 2014 malam, beredar isu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mengungumkan kabinetnya, namun sampai tengah malam tidak ada tanda-tanda Jokowi akan mengumumkan kabinet tersebut.(rdi)

Mahkamah Konstitusi MK, Tolak Gugatan UU Pilkada

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Berdasaran putusan perkara nomor 97-98-101-105-111/PUU-XII/2014 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis 23 Oktober 2014.

Alasannya, karena Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada), pada 2 Oktober 2014, dimana dalam Pasal 205 menyatakan, saat Perppu Pilkada berlaku, UU Pilkada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disamping itu, kata Hamdan, para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilukada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


“Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon,” tegas dia seperti dilansir lama Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/10/2014).

Perkara ini digugat oleh berbagai kalangan seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Indo Survei dan Strategi, Tim Relawan Pro Jokowi, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan beberapa pemohon perseorangan lainnya. Gugatan tersebut teregistrasi di Kepaniteraan MK antara lain dengan nomor 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/PUU-XII/2014. (pur)

Perang Antar Elit Politik, Ketum GP Ansor Angkat Bicara

JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid berharap kegaduhan yang ditimbulkan oleh elit-elit politik di parlemen dapat segera berakhir.

“Kita berharap munculnya sikap kenegarawanan dari elit-elit politik sehingga drama pengesahan UU Pilkada oleh DPRD, kericuhan dalam pemilihan pimpinan DPR dan lainnya tidak terjadi lagi dipanggung politik bangsa ini,“ katanya seperti dilansir laman resmi PBNU, Sabtu (11/11/2014).

Demokrasi di Indonesia, yang memegang budaya Timur, seharusnya berjalan dengan santun dan kerendahhatian. Demokrasi tidak seharusnya menjadi alat untuk balas dendam.

“Kita sudah memiliki pengalaman panjang terhadap relasi eksekutif-legislatif dan sampai pada kesimpulan bahwa executive heavy atau legislative heavy sama-sama tidak baik bagi bangsa.“

Demokrasi, kata mantan ketua umum PB PMII ini, mensyaratkan adanya keseimbangan huubungan antar pilar-pilar demokrasi. “Tidak boleh ada tirani oleh salah satu pilar atas pilar demokrasi lainnya karena tirani akan menjadi bencana bangsa ini.“

Tirani legislatif akan berujung pada pemanfaatan DPR sebagai “the site of power struggle“ bagi segala kepentingan partai politik. Loyalitas anggota kepada pimpinan partai politik menjadi jauh lebih tinggi ketimbang loyalitas kepada konstituen.

Nusron yang merupakan anggota DPR RI dari partai Golkar ini merujuk pesan iklan tentang perilaku anggota parlemen yang berbunyi “Sudah duduk lupa berdiri, sesudah duduk lupa akan janji-janji.

Legislative heavy juga mengakibatkan hampir tidak adanya kebijakan eksekutif yang tidak dapat diintervensi oleh legislatif. Untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya satu yang boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan penuh di negeri ini, yaitu rakyat.

“Sebagai elemen masyarakat sipil, Gerakan Pemuda Ansor berkomitmen untuk menjamin agar demokrasi berjalan dalam jalur yang benar, agar institusi demokrasi menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masa depan bangsa Indonesia terlalu berharga untuk kita pertaruhkan,“ tegasnya.(rdi)

Persoalan Laptop DPRD Akan Membawa Ke Ranah Hukum

SURABAYA – Berbekal kesabaran, DPRD Kota Surabaya masih menunggu kesadaran para anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang hingga kini belum juga mengembalikan laptop yang dipinjamkan kepada mereka ketika masih menjabat.

Apabila para pemegang laptop itu tak mau mengembalikan laptop, maka permasalahan ini akan dibawa Pemkot Surabaya ke ranah hukum. Bahkan, jika diperlukan, Sekwan akan menagih kepada yang masih memegang laptop asset Pemkot Surabaya tersebut, dengan melampiri rekomendasi dari Kepolisian.
Tindakan tegas itu terpaksa dilakukan mengingat batas waktu pengembalian laptop yang menjadi inventaris negara untuk dipergunakan para anggota dewan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sudah habis sejak 24 September 2014 lalu.

Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019, Armudji mengatakan, sesuai catatan Sekwan DPRD Surabaya, fasilitas negara berupa laptop untuk dipergunakan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014, masih ada 9 unit lagi yang belum dikembalikan.

“Hingga kini kami masih sabar menunggu dan menginginkan kesadaran mereka yang laptopnya belum juga dikembalikan. Kalau memang ada yang hilang atau rusak, hal itu bisa dibahas. Yang penting dikembalikan dulu biar ada buktinya. Kalau memang benar-benar rusak maka yang memegang laptop itu harus mengganti dengan merek yang sama, “ ujar Armudji.

Politisi senior PDIP yang kembali menduduki jabatan ketua DPRD Surabaya untuk kedua kalinya ini mengatakan, diminta Sekwan tetap berusaha menagih kepada para mantan anggota dewan yang belum mengembalikan laptopnya.

Menanggapi hal ini, Sekwan DPRD Kota Surabaya, M. Afghani mengaku sudah mengirimkan surat kepada anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan laptop yang ditaksir seharga Rp 10 juta-an ini.

Dengan tegas Afghani mengatakan, jika memang hilang, sesuai aturan maka anggota dewan yang laptopnya hilang itu harus melakukan penggantian dengan barang yang sama. Tidak boleh mengganti pakai uang. (pay/rdi)

Walikota Surabaya Serukan Cegah KKN di Segala Sektor

SURABAYA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya mulai dari jajaran Top Manager hingga tingkat kelurahan,diminta untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini karena praktik KKN jelas melanggar hukum. Imbauan itu disampaikan Wali Kota Surabaya,Tri Rismaharini ketika bertemu dengan awak media massa di ruang kerja walikota, Kamis (28/8).

“Saya minta aparat saya di pemerintahan, mulai dari Top Manajer hingga Kelurahan, dari pejabat Rumah Sakit hingga Puskesmas, Sekolah, juga perusahaan daerah, untuk tidak melakukan KKN. Saya tidak mau lagi mendengar ada staf saya yang terkena masalah,” tegas Wali Kota. Imbauan Wali kota agar PNS Pemkot Surabaya menjauhi praktik KKN, sejatinya disampaikan bukan kali ini saja. Dalam setiap rapat dan kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya, Wali Kota seringkali mengingatkan bawahannya bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dan sebagai PNS, tugasnya  adalah melayani masyarakat.

Namun, Wali Kota yang masuk nominasi Wali Kota Terbaik Dunia 2014 versi World Mayor Prize (WMP) ini merasa perlu untuk terus menyampaikan imbauan. Apalagi, memasuki tahun 2015 mendatang, “angin”nya akan jauh lebih besar. Disampaikan Wali Kota, jika misalnya ada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang secara sengaja (by design) melakukan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, dirinya tidak akan memberikan pembelaan. “Ini saya sampaikan ke media, supaya kita bisa ikut mencegah. Kalau ada niatan, langsung dibatalkan. Kalau tahu ada yang hendak melakukan, tolong dicegah. Sebab, kalau sudah terbukti, saya tidak bisa nolong,” sambung Wali Kota.

Pemkot Surabaya sejatinya telah berupaya maksimal untuk mewujudkan Surabaya sebagai kawasan bebas KKN. Salah satunya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-government. Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan pelayanan publik untuk menutup celah terjadinya praktik KKN. Apalagi, Pemkot Surabaya sudah melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi simbol tekad pelayanan prima bebas korupsi.

Di beberapa kesempatan, Wali Kota Risma menyampaikan, sejak awal proses pembangunan, Pemkot Surabaya mengedepankan pentingnya transparansi (keterbukaan). Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik (e-Musrenbang). Program e-Musrenbang ini dirancang agar warga dapat mengetahui apakah usulan pembangunan mereka diterima atau ditolak. Kemudian, seluruh anggaran yang digunakan, diproses mengguna-kan sistem e-Budgeting. Dengan demi-kian, pengawasan penggunaan angga-ran sangat mudah dilakukan lantaran tercatat secara detail lewat sistem tersebut.

Selain itu, untuk memudahkan warga dalam mengurus perijinan, sejak 14 Maret 2013 lalu, Pemkot Surabaya menerapkan pelayanan perijinan online Surabaya Single Window (SSW). Tujuan utama SSW adalah untuk memangkas alur birokrasi dalam pengajuan ijin agar lebih praktis dan tidak butuh waktu lama. Kini, pemohon tak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sebab tahapan awal pengurusan perizinan dapat diakses dari mana pun. SSW mampu meminimalisir peluang tatap muka pemohon dengan pemproses perijinan. Karena itu, SSW bisa dikatakan sebagai salah satu sarana pencegahan terjadinya tindak korupsi.
Cegah Pungli dan Korupsi dengan “Kios Pelayanan”
Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Surabaya untuk menghilangkan korupsi dan pungutan liar dalam pelayanan publik. Yang terbaru, Pemkot kini menggagas layanan di kelurahan bernama “kios pelayanan”. Program anyar ini akan melayani warga dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, hingga pendaftaran Puskesmas. Warga Surabaya bisa memanfaatkan kios layanan ini kapan saja karena aktif selama 24 jam dan tidak dipungut biaya.

“Warga hanya perlu datang ke kelurahan lalu pilih item layanan apa kemudian memasukkan data dan itu sudah connect dengan data kami. Jadi warga tidak perlu datang ke kantor dinas dan ini gratis. Kalau sudah jadi, akta akan kita kirim ke rumah warga,” jelas Wali Kota.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengatakan, program “kios layanan” itu rencananya akan difungsikan mulai tahun depan. Selain optimalisasi “kios layanan”, Pemkot Surabaya juga akan tetap melayani secara manual di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). “Kios layanan ini efektifnya mulai tahun depan. Ini kita masih setting,” sambung Wali Kota.(faf/adv)

5 Pemuda Perkosa Gadis 15 Tahun di Hutan

BANGKALAN - Lima pemuda tega memperkosa seorang gadis sebut saja bernama Bunga (15), warga Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Para pelaku memperkosa korban bergiliran di tengah hutan.

Kelima pemuda tersebut masing-masing berinisial BDS (19), MIS (20), AF (18), JML (19), dan THR (20), semuanya warga Dusun Perreng Laok, Desa Tambin, Kecamatan Tragah. Namun petugas baru berhasil meringkus salah satu dari pelaku yakni THR.

Kasus pemerkosaan berawal ketika BDS menelefon korban mengajak jalan-jalan pada Jumat 10 Oktober sore. Tawaran itu disambut baik, karena keduanya sudah saling kenal. Kemudian BDS membawa korban ke tengah hutan di Desa Tambin, Kecamatan Tragah.

Pemerkosaan pun terjadi. Setelah puas menyetubuhi korban, BDS menelpon empat temannya untuk datang ke lokasi. Lalu keempat teman BDS datang dan memperkosa korban secara bergiliran.

"Kemudian korban melaporkan kasus ini ke Polsek Tanah Merah. Anggota Polsek menangkap salah satu pelaku berinisial THR dan diserahkan pada kami sebab, TKP-nya di Tragah," terang Kapolsek Tragah, AKP Asni Yabani, Sabtu (11/10/2014).

Selanjutnya, sambung Asni, ia menyerahkan pelaku ke unit PPA Polres Bangkalan. Pasalnya, korban anak dibawah umur. Polisi masih memburu keempat pelaku lain, yang identitas mereka sudah diketahui.

"Semoga dalam waktu dekat keempat pelaku bisa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum ini," tandas mantan Kasubag Humas Polres Bangkalan itu. (ris)

Kalau Tulus Bela Rakyat, Jokowi Jangan Takut Dijegal

JAKARTA - Beredarnya rumor akan ada penjegalan dari pihak-pihak tertentu terhadap pelantikan Jokow Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober 2014 mendatang harus dimaknai positif oleh Jokowi-JK. Pasalnya, itu mencerminkan masih sehatnya praktik demokrasi di Indonesia.

"Sehat dan tidaknya demokrasi itu kan ditandai dengan semakin kuatnya parlemen dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap Presiden," ungkap Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA), Rusli Halim, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2014).

Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, masyarakat dan kelompok civil society harus memperkuat DPR dalam peran check and balances dan jangan malah terjebak dalam dikotomi KMP dan KIH dan melemahkan salah satunya.

"KMP dan KIH itu sudah tutup buku ketika proses politik di Pilpres dan parlemen selesai, yang ada sekarang Presiden RI, DPR RI dan MPR RI, bukan Presiden KIH, DPR dan MPR KMP, logika yang terus mengaitkan itu logika politik sesat dan tidak cinta tanah air," cetusnya.

Dia mencurigai adanya pihak asing yang sengaja membumbui perseteruan KMP dan KIH ini. Mereka lanjut Rusli, tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan kompak.

"Kita sudah ratusan tahun dijajah asing dengan memecah belah nusantara. Jangan lagi kita membuka pintu penjajahan itu dengan bayaran murah dan harus memecah belah anak bangsa dengan KMP dan KIH," terang penggagas Kaukus Muda PAN ini.

"Jika Jokowi tulus membela rakyat jangan takut dijegal, apalagi merengek minta bantuan rakyat, karena pasti dibela dengan sendirinya, tapi jika membohongi rakyat, pasti dia sadar betul konsekuensinya," timpalnya lagi.

Yang terpenting kata dia, ialah ini adalah momentum bagi Jokowi untuk memenuhi janji politiknya dalam membangun kabinet profesional dan tidak bagi-bagi kursi menteri kepada partai pendukung.

"Rakyat wajib menagih janji Jokowi. Jika bohongnya sudah keterlaluan, ya mau apa lagi, turunkan saja sebagai Presiden," tutupnya. (put)

BCA Kembangkan Gerai ATM Center Jadi myBCA

JAKARTA – Bank BCA mengembangkan gerai anjungan tunai mandiri (ATM) Center menjadi myBCA. Gerai myBCA ini merupakan fasilitas perbankan berteknologi digital.

Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan Lilik Winarni Soedarso mengatakan bahwa layanan baru ini dihadirkan BCA di Gandaria City, melengkapi gerai digital perbankan di Surabaya.

"My BCA berkonsep memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan kegiatan perbankan nasabah khususnya bagi mereka yang subuk dan hidup di kota metropolitan," ungkap Lilik di Gandaria City, Sabtu (11/10/2014).

MyBCA merupakan pengembangan dari ATM Center yang dilengkapi dengan layanan customer service berbasis teknologi yang easy to use sehingga dapat diakses secara self service.

Di antaranya interactive touchscreen dan video conference. Layanan ini berlokasi di mal dengan pelayanan tujuh hari dalam seminggu dengan jam operasi pukul 10.00 WIB sampai 22.00. (rzk)

Wall Street "Terbakar", Dow Jones Ambles 115 Poin

NEW YORK - Bursa saham di New York alami pekan terburuk. Indeks saham di Wall Street terjun bebas.

Indeks Dow Jones turun 115,15 poin atau 0,69 persen ke posisi 16,544.10, indeks S&P 500 turun 22,08 poin atau 1,15 persen ke posisi 1.906,13. Hal itu tercatat di papan perdagangan Wall Street Jumat 10 Oktober waktu setempat, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (11/10/2014).

Penurunan ini merupakan imbas negatif dari pernyataan lembaga donor International Monetary Fund (IMF) yang memangkas proyeksi pertumbuhan global.

"Pelaku pasar menjual saham dengan perasaan yang emosional," ujar  Chief Investment Officer Westwood Holdings Group Inc Mark Freeman.

Saham-saham yang mengalami penurunan secara signifikan adalah Microsoft Corp. and Cisco Systems Inc. Keduanya turun lebih dari 3,5 persen. Selain itu, Microchip Technology Inc. ambles 12 persen. (rhs)