DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-69 DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA DUKUNG SUKSESI KEPEMIMPINAN NASIONAL HASIL PEMILU 2014, DEMI KELANJUTAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA SELURUH STAFF DAN REDAKSI MEDIA PEMBURU ONLINE MENGUCAPKAN DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE- 69 Dgn Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan
ARTIKEL TERKINI PEMBURU ONLINE.COM

PNS Kecamatan Kikim Jadi Korban 4 Kawanan Perampok Bersenpi

Editor:: Achmadi MS | Wartawan:: Achmadi MS Berita Jumat, 15 Agustus 2014 | 21.54

Photo Ilustrasi
LAHAT – Mat Defri (51), Seorang pegawai negeri sipil (PNS) dikantor Kecamatan Kikim sebagai bendahara PPTK Kecamatan mengalami nasib sial, saat ingin berangkat ke tempat tugasnya pas ditengah jalan dibuntuti oleh 4 kawanan orang tak dikenal.

Merasa dirinya tidak pernah mempunyai masalah dengan orang tersebut,  Mat Defri tidak menghiraukan 4 kawanan yang mengikutinya dari belakang, ternyata 4 kawanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut adalah kawanan perampok yang bersenjata api.

Mat Defri tidak menyangka 4 kawanan perampok sedang mengincar dirinya, dengan kelihaian kawanan tersebut langsung memperdaya korban dengan memukul dan menembak kaki kanan korban dan berhasil merampas uang yang dibawa oleh korban untuk gaji para anggota KPPS Kecamatan senilai Rp. 82.700,ribu.

Saat korban di temui di rumah sakit RSUD Lahat oleh wartawan untuk mengkonfirmasikan kejadiaan tersebut, korban mengatakan bahwa dirinya pada saat itu dari KPU Kabupaten Lahat hendak pergi ke KecamatanKikim Timur dengan membawa uang untuk gaji KPPS Kecamatan tersebut. Katanya.

Dalam kejadian tersebut pihak kepolisian Kepolsekta Gumai Talang maupun Polres Lahat telah mengetahui atas peristiwa  perampokan tersebut,dan petugas saat ini sedang memburu para pelaku kawanan perampok yang meresahkan masyarakat Lahat tersebut. (ak/pur)

Presiden SBY Soal Sulitnya Naikkan Harga BBM & Tarif Listrik

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menceriuta soal halangan dari sisi political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik terhadap upaya menaikan harga BBM subsidi dan tarif listrik

“Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kita terus berupaya untuk membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan tak melebihi kepantasan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik beberapa kali,” jelas SBY di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Pemerintah, lanjut SBY, kemudian mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan.

Tahun 2013 lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik.

“Saya menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak populer.  Saya juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil, terhadap kebijakan ini,” jelas dia.

“Tetapi, semua langkah itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi menjadi tepat sasaran, yang sesungguhnya juga sesuai dengan rekomendasi audit BPK,” tambah SBY.

Ke depan, diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif, untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran, dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pem-biayaan pembangunan di masa mendatang. (wdi)

Anggaran Belanja Non Kementerian RAPBN 2015 Rp779,3 T

JAKARTA - Dalam pidato mengenai tanggapan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, Anggaran belanja non-Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN tahun 2015 direncanakan sebesar Rp779,3 triliun.

Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang. "Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar  Rp433,5 triliun," ujarnya di gedung DPR, Jumat (15/8/2014)

Dia menyebutkan ?anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun, sementara subsidi non-energi sebesar Rp70,0 triliun.

?Pemerintah menyadari, dalam pelaksanaannya penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, sebagian juga masih dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.

?"Oleh karena itu, sejumlah kebijakan yang selama ini telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga alokasi yang lebih tepat sasaran perlu terus dilakukan pada tahun 2015," tuturnya.

Dalam melanjutkan kebijakan tersebut, perlu diambil langkah-langkah kebijakan berupa peningkatan efisiensi subsidi energi melalui ketepatan target sasaran, penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien, penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, serta pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Selain itu, dalam RAPBN tahun 2015, dialokasikan anggaran program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp154,0 Triliun.

?"Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini, kita telah berhasil melakukan strategi pengelolaan utang negara yang salah satunya ditunjukkan melalui penurunan rasio pembayaran bunga utang terhadap Belanja Pemerintah Pusat dari 14,9 persen pada tahun 2009 menjadi sebesar 10,6 persen pada tahun 2014," tutupnya. (rzk)

Presiden SBY Berpamitan ke Seluruh Anggota DPR saat Pidato Kenegaraan

AKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) berpamitan kepada seluruh anggota DPR dan rakyat Indonesia saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Menjadi presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah habisnya," kata SBY di Gedung Senayan, Jumat (15/8/2014).

Oleh karena itu, SBY meminta maaf, jika dirinya ada kesalahan selama memimpin Indonesia selama dua periode.

"Tentunya dalam 10 tahun, saya banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu," terangnya.

Sebagai seorang manusia, SBY menyadari bahwa dia mempunyai kesalahan dan kekhilafan.

"Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa," tutup SBY disambut tepuk tangan seluruh anggota DPR yang hadir. (hol)

Kapolda Turun Tangan Terkait Isu Pendemo Akan Tutup Suramadu

SURABAYA - Polda Jawa Timur menurunkan ratusan personel menyusul merebaknya isu pendomo bakal menutup Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Bagian yang akan ditutup tepatnya di tolgate atau pintu masuk Suramadu di Desa Sekarbungoh, Kecamatan Labang, Bangkalan.

Bahkan, Kapolda Jatim Irjen  Pol Unggung Cahyono, ikut turun langsung ke lokasi untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Dia berharap, massa aksi tidak sampai menutup jembatan Suramadu dan tidak anarkis.

"Pada hari ini dari mahasiswa STKIP yang berjumlah 500 orang bakal berunjuk rasa di akses Suramadu. Silahkan unjuk rasa, saya jamin kemerdekaan menyampaikan asiprasi, asalkan tidak anarkis," ujar Unggung saat dikonfirmasi, Jumat (15/8/2014).

Dia juga berharap aksi unjuk rasa tidak mengganggu aktivitas publik, terutama arus lalu lintas di Jembatan Suramadu. Arus lalu lintas di Suramadu harus tetap lancar, jika tidak pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

"Pendemo tidak boleh mengganggu publik. Kami akan tindak tegas jika pendemo anarkis. Kali ini, kami menurunkan satu kompi brimob, satu kompi sabara, remas dan dibantu Polres Bangkalan," tandasnya.
(ris)

Bertambah 2 Jumlah Anggota Polisi Terlibat Kasus Judi Online

BANDUNG - Jumlah anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan dan gratifikasi judi online di Bandung, Jawa Barat, bertambah. Bila sebelumnya ada dua, kini ada polisi lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini pasti bertambah. Ada satu-dua lagi lah. Satu perwira dan satu Brigadir,” ujar Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Mochamad Iriawan, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/8/2014).

Ia menegaskan tidak akan segan menindak anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan dicopot dari jabatannya.

“Dicopot lah. Yang jelas siapa pun polisi yang tidak benar, polisi yang merugikan, itu akan dipidanakan. Bukan main-main lho ancamannya, sudah pasti dipecat itu," tegasnya.

Iriawan mengatakan, kasus itu kini ditangani langsung Mabes Polri. Secepatnya kasus itu diharapkan segera tuntas. (ton)