ARTIKEL TERKINI PEMBURU ONLINE.COM

Hamili Siswi SMK, Pelaku Nikahi Korban di Kantor Polisi

Editor:: Achmadi MS | Wartawan:: Achmadi MS Berita Jumat, 04 April 2014 | 08.30

SURABAYA - Pelaku persetubuhan yang kini ditahan di sel Mapolres Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, menikahi korbannya, Jumat (4/4/2014) siang. Korban, EFN (17), kini hamil enam bulan.

Tak cukup melaporkan pelaku, Firman Bestari (FB/21), ke polisi pada Februari 2014, keluarga korban juga meminta pertanggungjawabannya.

Pernikahan berlangsung di Gedung Mapolres Tanjung Perak disaksikan dua pihak keluarga, polisi, dan penyidik.

Ayah korban, LN, mengaku lega bisa menikahkan anaknya. Namun ia berjanji akan segera mencabut laporan sehingga menantunya bisa segera bebas.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, AKP Lily Djafar, mengatakan, pihaknya hanya memediasi antara tersangka dan pelapor. Bila orangtua korban mencabut laporan, maka Firman akan dibebaskan.

Seperti diberitakan, hubungan intim antara EFN dan Firman, warga Sem Mulya, VIII/8, Tanjung Perak, Surabaya, pertama kali terjadi pada September 2013. Namun, hubungan mereka sudah terjalin sejak 2012.

Saat itu, Firman mengajak remaja yang masih duduk di bangku SMK itu ke rumahnya untuk disetubuhi. Persetubuhan tidak hanya dilakukan sekali. Bahkan, Firman sering meminta korban untuk bolos sekolah hanya untuk diajak berhubungan badan.

Menurut Firman, hubungan layaknya suami-istri itu dilakukan karena terinsiprasi film porno.

Kasus ini terungkap setelah orangtua korban curiga dengan perut anaknya yang terus membesar. Setelah didesak, ia pun membeberkan apa yang dialaminya.

Meski persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, namun polisi tetap memproses Firman karena korban masih di bawah umur. (pur)
 

Muhtar Ependy "Serang" Pimpinan KPK di Sidang

JAKARTA - Muhtar Ependy, pihak yang disebut-sebut operator suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mengeluh kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena tidak terima dicap seperti Ahmad Fathanah di kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Ahmad Fathanah dua dicapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

"Pada 29 Oktober, Ketua KPK (Bambang) memfitnah saya sebagai Fathanah kedua. Saya merasa enggak terima ini," kata Muhtar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2014).

Menurut Muhtar, sebagai pimpinan KPK, Bambang harusnya mengerti asas praduga tak bersalah. Dia merasa kesal lantaran dituding sebagai pintu masuk suap Akil di wilayah Sumatera.

"Kedua sebagai gate keeper dan habis sidang kemarin baliau mengancam saya mempidanakan saya padahal di hukum ada praduga tidak bersalah," ujar Muhtar menambahkan.

PDIP Tantang KPK Buktikan Keterlibatan Rano Karno

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan dugaan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menerima uang Rp1,2 miliar yang ditenggarai untuk penanganan sengketa Pilgub Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu kan dalam persidangan. Biarlah proses hukum yang membuktikan," ujar Wasekjen PDIP, Hasto Kristianto kepada wartawan, Jumat (4/4/2014).

Kendati demikian, Hasto menyadari bila melihat pada peta politik 2009, Banten merupakan basis Partai Golkar. Dia menduga ada dorongan arus bawah pasca pencapresan Joko Widodo (Jokowi), sehingga ada yang merasa khawatir bakal ada perubahan peta politik di Banten bila Rano menjadi gubernur.

"Nah penyebutan Rano Karno tidak terlepas dari kecenderungan perubahan peta politik itu. Selain itu ada pihak-pihak yang tidak menginginkan si Doel naik menjadi gubernur," tukasnya.

Hasto menambahkan, memang dalam demokrasi liberal, hai itu dianggap suatu kewajaran, tetapi bagi PDIP, berbagai upaya itu tidak akan menyurutkan partai berlambang kepala banteng moncong putih ini dalam menyongsong gerakan arus bawah di Banten yang menginginkan adanya perombakan tatanan kekuasaan.

"Semangat rakyat yang menginginkan perubahan inilah yang membuat kami tetap tenang dan tidak perlu menanggapi berbagai serangan. Biarlah mata hati keadilan yang berbicara," tuturnya.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa kasus sengketa Pilkada Lebak Banten, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, staf keuangan PT Bali Pasific Pragama (BPP), Yayah Rodiah yang tak lain merupakan anak buah Wawan menyebut ada bukti transaksi yang masuk ke kantong Rano Karno. Namun ia, tidak mengetahui peruntukkan uang tersebut.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua Wawan, disebutkan kalau ada dugaan suap senilai Rp7,5 miliar untuk mantan Ketua MK, Akil Mochtar menyangkut penanganan sengketa Pilgub Banten, guna memuluskan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.

Diduga Terima Duit Rp1,2 M, KPK Akan Panggil Rano Karno

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan pihaknya segera memanggil Wakil Gubernur Banten Rano Karno terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp1,2 miliar dari perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana, PT Bali Pasific Pragama.

"Iya, nanti akan dikonfirmasi. Walaupun dia sudah membantah, akan kita konfirmasi," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2014).

Namun, Busyro belum menjelaskan detail jadwal pemeriksaan Rano Rano. Menurut dia, KPK sedang berfokus mengamati jalannya persidangan Chaeri Wardana. "Ya kita lihat persidangan dong. Nanti akan dilihat perkembanganya," ujar Busyro menambahkan.

Sebelumnya, staf keuangan PT BPP, Yayah Rodiah, mengaku pernah ditunjukkan bukti pengiriman uang melalui cek kepada politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Bukti pembayaran tersebut juga ditulis dalam pembukuan pribadinya.

"Iya pak ditunjukkan (bukti pemberian uang ke Rano)," katanya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Dalam dakwaan Chaeri Wardana, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pernah memberikan hadiah atau janji berupa uang Rp7,5 miliar untuk memuluskan Ratu Atut-Rano atas penanganan sengketa Pilkada Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lokomotif KA Malabar Terguling, 4 Gerbong Menyusul

JAKARTA - Kecelakaan kereta api menimpa KA Malabar jururan Bandung menuju Malang sekira, Jumat (4/4/2013) petang pukul 18.00 WIB. Empat lokomotif terjun dari landasan setelah lokomotif terguling menabrak longsoran tanah.

Dijelaskannya, lokomotif KA Malabar malabar itu anjlok dari rel. "Lokomotifnya terguling dan empat kereta (gerbong) juga ikut anjlok," Kata Kepala Puskom Publik Kemenenterian Perhubungan Bambang S Ervan saat dikonfirmasi Wartawan.

Kecelakaan itu terjadi di KM 244 diantara Stasiun Cirahayu dan Stasiun Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, empat orang meninggal dunia.

Saat ini, sambung Babang, PT Kereta Api Indonesia telah menerjunkan Kereta NR, jenis kereta khusus untuk mengevakuasi kereta anjlok, ke lokasi kejadian. "Tadi sudah kita lakukan evaluasi pada korban dan sekarang keretanya juga sedang di evakuasi," terangnya.

Personel Kepolisian dan TNI juga dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang kereta. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung.(pur)

Mahfud MD Dukung Madura Menjadi Provinsi

Editor:: Achmadi MS | Wartawan:: Achmadi MS Berita Jumat, 28 Februari 2014 | 05.30

Sampang (pemburuonline.com) - Wacana sejumlah toko masyarakat di Pulau Madura yang menginginkan Madura untuk menjadi sebuah provinsi terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan muncul dari Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Dukungan tersebut dilontarkan Mahfud saat melakukan kunjungan ke salah satu Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Menurut Mahfud, dirinya mendukung terbentuknya Madura sebagai provinsi baru di Indonesia.

"Saya kira perlu ditinda lanjuti dengan studi kelayakan, kemudian struktur pemerintahannya bagaimana, minimal saat ini harus ada penambahan satu pemerintahan dulu, kabupaten atau kota," kata Mahfud MD, Jumat (28/2/2014).

Ditambakan pria asal Kabupaten Sampang ini, menurutnya Madura sendiri memang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah provinsi. Namun harus melalui pemikiran panjang. Karena nantinya akan berkaitan dengan struktur pemerintahan yang akan dijalankan.

"Kalau sudah memenuhi persyaratan, kenapa tidak Madura menjadi provinsi," pungkasnya. (pur)